Penyaluran Bansos Covid Disoal, Warga Sebut (ada) Pilih Kasih
|
| Salah seorang Tim Dinas Sosial Kota Ternate berupaya melerai kerumunan masa aksi. |
TERNATE, BRN – Puluhan
warga Kelurahan Kulaba, Kota Ternate, Maluku Utara melakukan aksi protes di depan
kantor lurah setempat, Kamis (7/5). Mereka mempertanyakan penyaluran bantuan
sosial berupa sembilan bahan pokok bagi warga terdampak virus corona.
Menurut
warga, pembagian bantuan sembilan bahan pokok (sembako) terkesan pilih kasih. Kandex,
salah satu warga setempat menyesalkan sikap Dinas Sosial Kota Ternate. Ia pun tak
puas dengan kebijakan lurah ketua RT dan RW di Kelurahan Kulaba.
Kandex
menyebutkan, kepala keluarga yeng berdomisili di kelurahannya berjumlah lebih
dari 300. Namun yang mendapat bantuan 76 kepala keluaga.
“Kalau
ini bantuan lain(bukan dampak corona), kami paham dan tidak protes. Tapi ini kan bantuan
dampak covid 19, sedangkan virus ini (corona) menyerang tanpa tebang pilih,
tapi kenapa bansos yang disalurkan kok pilih-pilih orang saja,” sesalnya.
 |
| Salah seorang warga Keluraga Kulaba yang menerima bantuan sosial dampak virus corona. Nampak beras ukuran 10 kilogram dan paket sembako lainnya di kemas dalam kresek merah. Dari arah belakang terlihat sorang pria menerima bantuan berupa telur ayam. |
Kandex
juga mempernyatakan syarat penerima bantuan dampak virus yang menyerang sistem
pernapasan itu. Menurutnya, dalam penyaluran mestinya diberikan secara
menyeluruh, bukan memprioritaskan ikatan darah atau keluarga oknum tertentu.
“Kalau
bantuan tidak dapat samua, stop bayar pajak. Virus ini kan dampaknya semua,
kenapa bantuan hanya kepada puluhan KK saja. Tara (tidak) bayar pajak bumi dan bangunan ini bentuk kekecewaan kami
kepada Pemerintah kota Ternate,” sambung salah satu warga yang juga ikut dalam
aksi protes tersebut.
Kurangnya Sosialisasi di Level Bawah
Lurah
Kulaba, Abjan Hasyim dikonfirmasi mengaku, data yang diajukan ke Dinas Ssosial Kota
Ternate sudah sesuai jumlah kepala keluarga di kelurahan yang di pimpin itu.
Data kelurahan
itu dipilah berdasarkan kriteria, seperti yang bukan pegawai negri sipil dan yang
mampu atau pegawai negri sipil. Sedangkan syarat penerima bantuan, merupakan warga
yang belum pernah atau tercaver dalam penerima bantuan sosial sebelumnya. “Dari
300 lebih KK, yang di akomodir hanya 76 KK,” akui Abjan.
Aksi
protes itu menurut Abjan, di picu buntut dari kurangnya sosialisasi dari RT/RW.
Penguatan sosialiasi sebelum penyaluran bantuan di pandang penting menimalisir
terjadinya protes.
Baca Juga:
Padahal,
sambung Abjan, jauh sebelumnya dia sudah menyampaikan ke semua RT/RW mensosialisasikan
pembagian dan penerimaan bantuan di masing-masing lingkungan.
“Sosialisasi
tidak maksimal sehingga terjadi miskomunikasi, antara warga dan pihak kelurahan
serta tim dari dinas sosial,” katanya. (han/red)
Artikel Terkait
