Pansus Minta Inspektorat Terbuka Soal Rekomendasi LKPJ
|
| Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara. |
SOFIFI, BRN– Panitia Khusus DPRD Maluku
Utara meminta inspektorat agar transparan atas rekomendasi panitia khusus atau
pansus. Permintaan ini menyusul rekomendasi pansus terhadap LPKJ Gubernur
Maluku Utara belum menunjukan tanda-tanda progres.
Sekretaris Pansus DPRD Maluku Utara, Erwin Umar mengaku belum mendapat laporan
progres semenjak alat kelengkapan DPRD yang bersifat
sementara itu. Akibatnya, sejumlah kejanggalan yang ditemukan itupun simpang
siur, terutama spekulasi publik.
“Inspektorat harus lebih serius dan terbuka dalam menyampaikan hasil
infestigasi ke DPRD. Sejumlah organisasi perangkat derah pun perlu ada keterbukaan
atas hasil audit investigasi. Berharao inspektorat tidak tebang pilih saat
melakukan audit investigasi,” kata Erwin, Selasa, 7 September.
Politisi Perindo itu mengatakan, dugaan kejanggalan yang ditemukan
tersebut rata-rata realisasi anggaran di tengah pandemi covid-19. Yaitu Biro Umum
Setda Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Maluku Utara.
Di biro
umum, sambung Erwin, ada dua item kegiatan. Yaitu kegiatan penyediaan makanan
dan minuman senilai Rp.10.946.658.000 direalisasi senilai Rp.9.946.757.840. Anggaran
ini, lanjut Erwin, nyaris terpakai habis yang pemanfaatanya tidak jelas.
Selanjutnya
ada biaya operasional dan pemeliharaan kantor senilai Rp.1.304.541.500 yang
realisasinya hanya Rp.1.170.630.759.
Kemudian di
dinas kesehatan juga tersedia biaya makan munim dan nyaris terpakai habis. Realisasinya
Rp.9.946.757.840 dari total anggaran Rp.10.946.658.000.
“Padahal
situasi pandemi covid-19 seperti ini semua pekerjaan perkantoran dilakukan work form home. Ironisnya, seluruh uang makan
minum itu termuat dalam dokumen LKPJ. Sangat tidak masuk akal,” ucapnya.
Baca Juga:
Kepala
Inspektorat Maluku Utara Nirwan M. T Ali belum memberikan penjelasan perihal
ini. Pesan whatsApp berisi konfirmasi yang masuk di ponselnya enggar di balas sampai
berita ini di publis. (red/tim)
Catatan redaksi: Berita ini sudah dilakukan revisi satu kali untuk memperbaiki judul. Sebelumnya ditulis “Pansus Deprov Malut Minta Inspektorat Terbuka Soal Rekomendasi LKPJ” diralat menjadi “Pansus Minta Inspektorat Terbuka Soal Rekomendasi LKPJ” seperti tertulis pada judul diatas. Atas kekeliruan ini redaksi brindonews.com meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya.
Artikel Terkait
