DPC Gerindra Haltim Gelar Uji Kelayak Bakal Calon

Machmud Esa: Kader Partai Bisa Jadi Tidak Diprioritaskan

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur,  Mohammad Abdu Nasar-Asis Ajarat (Monas) saat memaparkan visi-misi dalam hajatan fit and proper test DPC Partai Gerindra Halmahera Timur.

TERNATE, BRN – Dewan Pimpinan
Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya ( DPC Gerindra) Kabupaten Halmahera Timur
melaksanaksan uji kelayakan dan kepatutan atau fit
and proper test terhadap sebelas bakal calon bupati dan wakil bupati yang
mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah atau pilkada Halmahera Timur.

Ketua DPC Gerindra
Halmahera Timur (Haltim), Abdul Latif Mole menjelaskan, fit and proper test
kali diikuti tambahan dari dua pengurus cabang, yaitu DPC Gerindra Halmahera
Utara dan tambahan nama bakal calon dari DPC Kota Ternate.  “Untuk Kota Ternate sudah ada uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya, nama-nama yang ikut hari ini hanya tambahan dari sebelumnya,” katanya.

Menurut Abdul, para bakal
calon kepala daerah (balon kada) nantinya disaring dalam beberapa tahapan,
salah satunya fit and proper test. Dari uji kelayakan ini selanjutnya dilakukan
rapat pleno penetuan siapa balon kada yang akan didorong ke Dewan Pimpinan
Pusat atau DPP. “Nanti di Jakarta
akan ada uji kelayakan di DPP sebelum rekomendasi partai dikeluarkan,” kata
Abdul saat disambangi di Hotel Grand Majang, Sabtu (30/11) sore.

Wakil rakyat Haltim aktif
ini mengatakan, dari sejumlah nama yang mendaftar di Gerindra semuanya punya tanggungjawab
dan komitmen membangun daerah. Pelayanan dasar maupun aspek pembangunan
infrastruktur nampak tergambar dalam visi misi masing-masing balon yang masuk
penjaringan. “Visi-misi mereka sangat strategis. Menurut saya selaku ketua dpc
ini merupakan langkah maju bagaimana membangun Haltim,” tandasnya.

Ketua DPC Gerindra
Halmahera Utara (Halut) Arifin Abd. Rahim menambahkan, maksud uji kelayakan dan
kapatutan agar dapat ditentukan poin untuk rekomendasi. “Meskipun penentuan
calon yang akan direkomendasi ada di DPP. Namun ditahapan fit and proper test
ini ada catatan-catatan nantinya dipegang setiap ketua dpc, dan tahap
berikutnya ketua dpc dipanggil memdampingi ketua dpd/dpw untuk mempresentasikan
nama-nama yang didorong ke DPP,” katanya.

Baca Juga:

Aliong Mus Pemekaran DOB Pulau Obi Wajib Diperjuangkan  

Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Gerindra Maluku Utara Machmud Esa mengatakan, sesuai imbauan atau
anjuran DPP hanya tiga nama yang diajukan. Dari tiga nama ini bisa jadi person
dan berpasangan atau paket. “Setelah selesai fit and proper test, berikutnya panitia
melihat hasil kemudian mengambil keputusan siapa yang layak diajukan sebagai
perwakilan dari Partai Gerindra lalu diajukan ke DPP. Soal siapa nanti didukung
pada 2020 itu kewenangan pengurus pusat,” katanya.

Momentum 2020 sendiri
Gerindra dianjurkan mendorong kader partai. Meski begitu, Machmud mengemukakan, kader partai bisa jadi
tidak diprioritaskan sepanjang itu tidak punya kemampuan dan memenuhi syarat
partai.

Menurut Machmud, ada dua
kader partai maju bertarung pada Pilkada Haltim, yaitu I Nyoman M. Antara maju
sebagai calon bupati dan Abdul Latif Mole sebagai calon wakil bupati. Keduanya
boleh saja mendapatkan dukungan kalau saja memenuhi beberapa aspek, salah
satunya komitmen dan finansial. “Keduanya ikut uji kelayakan dan kepatutan,
tapi nanti kita lihat. Tapi kalau kader yang dimaksudkan itu tidak ada, ya kita
tidak bisa paksakan,” katanya.

Muhammad Bin Taher
menambahkan, yang menjadi penilaian DPP tentu sangat relatif terutama visi dan misi.
Kepala Departemen Advokasi Hukum DPP Gerindra ini mengatakan, fit and proper
test biasanya dilakukan setiap partai politik dan merupakan salah satu
ketentuan menjajaki integritas dan komitmen para kandidat terhadap daerak yang
akan dipimpinnya.

“Ketentuan ini bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kapabilitas  baik calon bapati, wakil bupati, wali kota
maupun wakil wali kota. Selain itu, hampir disemua daerah yang berhajat di 2020,
Gerindra pada posisinya harus butuh koalisi. Karena itu tidak salah kalau
misalnya calon bupati/wali kota dari Gerindra mengambil wakilnya dari partai
lain. begitu juga sebaliknya,” katanya. (brn)