Disperindakop Halmahera Timur Jadwalkan Rapat Temuan Ongkos Tol Laut
|
| Rickoh Debeturu. |
HALTIM, BRN – Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Halmahera
Timur menjadwalkan rapat
menindaklanjuti temuan tingginya harga barang antar wilayah dan ongkos Tol
Laut di Halmahera Timur.
Tingginya
disparitas harga antara wilayah di Halmahera Timur itu menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah 2021 DPRD Halmahera Timur yang termuat dalam 30 poin rekomendasi.
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian
Koperasi dan UKM Halmahera Timur, Rickoh Debeturu mengatakan, pihaknya sudah merencanakan
jadwal rapat segi tiga dengan melibatkan Komisi II DPRD dan PKBM Buli. Tatap
muka tiga lembaga ini untuk mencari jalan keluar sekaligus menepis rekomendasi
Pansus LKPJ DPRD.
“Kami akan buat rapat segi tiga antara
Disperindag, DPRD dan PKBM juga melibatkan pihak sahabandar untuk membahas dan
mengantisipasi hal-hal yang sesuai disampaikan oleh DPRD. Saya sudah hubungi
Ketua Komisi II membicarakan masalah ini,” ucap Rickoh.
Rickoh menyatakan, hasil rapat tersebut
menentukan pencarian skema perihal mahalnya harga antar wilayah dan biaya
bongkar muat Tol Laut.
“Disperindag, Komisi II dan PKBM harus
torang (kami) ketemu, hasil pertemuan baru nanti kami koordinasikan ke
Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.
Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah 2021 DPRD
Halmahera Timur, Mursid Amalan menyebutkan,
tingginya disparitas harga antara
wilayah di Halmahera Timur itu termuat dalam 30 poin rekomendasi.
Baca Juga:
Pansus menemukan salah satu adalah harga
sewa bongkar muat yang masih mengunakan jalur perdagangan. Ini ditemukan di Pelabuhan
Maningtingting, Kecamatan Kota Maba. Bahkan, biaya sewanya fantastis. Harga
barang di beberapa kecamatan terjauh pun terjadi disparitas, ini berbeda dengan
di wilayah Kecamatan Maba, Kota Maba dan Subaim.
“Disperindagkop agar dapat merumuskan
formula kebijakan yang efektif dalam menekan disparitas harga antar wilayah
serta mengatur biaya bongkar muat kontainer di Tol Laut yang harganya masih tinggi,”
katanya, Rabu, 13 Juli 2022.
Mursid mengatakan, catatan yang menjadi rekomendasi
pansus tersebut secepatnya ditendaklanjuti Bupati Ubaid Yakub dan para
kabinetnya. 30 poin termuat dalam rekomendasi Pansus LKPJ 2021 salah satunya meminimalisir
harga kemahalan Tol Laut. (mal/red)
Artikel Terkait
