Brindonews.com


Beranda Headline Demo Lengserkan Bupati Direspon Pemerintah Pusat

Demo Lengserkan Bupati Direspon Pemerintah Pusat

Hearing Tim Gabungan Pemerintah Pusat dan Pemkab Morotai di kantor bupati Morotai

MOROTAI, BRN
– Pemerintah pusat akhirnya merespon aksi unjuk rasa gabungan Abdi Sipil Negara
(ASN) dan masyarakat Morotai yang mengatasnamakan Kuolisi Masyarakat Morotai
Bersatu (KMMB) dengan tuntutan Bupati Kabupaten Pulau Morotai,  Benny Laos dari jabatannya.

Rabu
(28/11) tadi tim gabungan pemerintah pusat diwakili oleh Direktur Fasilitas
Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun, Biro Hukum Kemendagri, perwakilan
Kemenpan, komite Perwakilan KSN, Asisten I Pemprov Malut, Hasbi Pora, Kepala
BKD Malut, Indrus Assagaf, Wadir Intel Polda Malut AKBP Adi Nugraha dan Kepala
Kesbangpol Malut, Omar Fauzi mengungujungi Morotai. Meski begitu, massa aksi
tidak menghiraukan dan terus menggelar unjuk rasa yang berakhir dengan hearing.





Kedatangan Tim Gabungan Pemerintah Pusat di sambut demonstrasi. Para pendemo bahkan membentang kain putih bertulis “Benny Laos segera turun dari jabatannya sebagai Bupati Morotai. 

Direktur
fasilitasi Kepegawaian Kemendagri RI, Makmur Marbun kepada sejumlah awak media
mengaku, tujuan dirinya bersama rombongan ke Morotai merupakan perintah dari
Menteri dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo dalam rangka menyelesaikan persoalan
yang terjadi di Morotai.

Menurutnya,
dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan ASN dengan mogok berkantor, tentu
mengganggu pelayanan masyarakat. “ Seharusnya kalau ada yang kurang berkenan,
ASN harus berkomunikasi ke pimpinan yang berjenjang bukannya liar seperti ini.
ASN kan harus tahu tugas dan tanggungjawab, kalau terus menerus seperti ini,
siapa yang rugi, perlu di ingat,  ASN itu
digaji oleh rakyat jadi jangan semena-mena turun demo ke jalan seperti itu,” ucapnya
usai gelar hearing dengan massa aksi yang berlangsung di aula kantor Bupati.

Terkait
pemboikotan kantor yang mengakibatkan sejumlah ASN mogok kerja, pihaknya bakal
mencari tau kebenarannya informasi untuk ditindaklanjuti. Kendati sudah
seminggu lebih aktivitas perkantoran lumpuh, namun dirinya menuturkan aktivitas
pemerintahan berjalan seperti biasa.





“ Laporan
dari pihak Pemda setempat, aktifitas kantor berjalan seperti biasanya, tidak
ada yang memboikot, tapi nanti kami turun langsung ke lapangan dan mengecek
aktifitas kantor langsung,” katanya.

Disentil
sudah seminggu lebih aktivitas pemerintahan lumpuh akibat adanya aksi unjuk
rasa, kenapa pemerintah pusat baru turun kelapangan, dirinya mengaku baru
kemarin memperoleh informasi.

Terpisah,
Bupati Morotai Benny Laos yang di hubungi Via WhatsApp beralasan tidak hadir
ditengah-tengah massa aksi dan datang bersama rombongan, agar semuanya netral
dan transparan yang datang atas 
undangannya. “ Rombongan yang datang, karena saya yang mengundang,” singkatnya.





Kendati
tim gabungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah berkunjung di
Morotai, tapi aksi unjuk rasa dan pemboikotan perkantoran bakal terjadi seperti
biasanya.

“ Senin
tanggal 30 November akan diadakan aksi unjuk rasa besar-besaran,” kata salah
satu ASN Yakmil Abdul Karim saat berunjuk rasa. (Fix/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan