KPU Halsel Sisir Data Pemilih, Warga Pindah dan Meninggal Jadi Fokus

HALSEL, BRN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) di Desa Kaputusan melalui program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua KPU Halmahera Selatan, Tabrid S. Thalib, dengan melibatkan Kepala Desa Kaputusan dan jajaran aparatur desa untuk memeriksa serta mencocokkan data kependudukan secara langsung.

Dalam proses tersebut, KPU memfokuskan pencocokan pada data penduduk yang pindah masuk, pindah keluar, serta penduduk yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih, khususnya warga yang telah meninggal dunia.

Baca Juga:

Gerindra Halteng Bidik Kader di Setiap TPS, Ahlan Djumadil Dorong Rekrutmen Dipercepat

Tabrid menjelaskan, pemeriksaan langsung di tingkat desa menjadi langkah penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi kependudukan di lapangan.

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“COKTAS ini dilakukan untuk memastikan perubahan data kependudukan dapat diketahui dan diverifikasi secara langsung, sehingga data pemilih tetap akurat dan mutakhir,” ujar Tabrid.

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan karena aparatur desa memiliki informasi kependudukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pelaksanaan Coktas di Desa Kaputusan turut diawasi Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Melalui pencocokan langsung di tingkat desa, KPU Halsel berharap perubahan status kependudukan dapat teridentifikasi secara lebih akurat sehingga potensi ketidaksesuaian data pemilih dapat diminimalkan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Halmahera Selatan dalam mewujudkan data pemilih yang valid, mutakhir, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ib/Red)