Jembatan Bokimiake Tak Kunjung Ditangani, PARADE Desak Bupati Evaluasi Kepala BPBD Halsel

HALSEL, BRINDONEWS – Penanganan jembatan penghubung menuju Dusun Sosolo, Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang rusak akibat gempa bumi kembali menjadi sorotan.

Hingga kini, pembangunan kembali jembatan secara permanen belum terealisasi. Warga masih mengandalkan jembatan darurat yang dibangun secara gotong royong untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Jembatan tersebut ambruk setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada 2 April 2026. Kerusakan itu berdampak pada akses dan mobilitas masyarakat menuju Dusun Sosolo.

Kondisi jembatan sebelumnya telah ditinjau langsung Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bokimiake pada Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Helmi melihat langsung kondisi jembatan yang menjadi salah satu akses penting masyarakat menuju Dusun Sosolo.

Namun, peninjauan itu hingga kini belum diikuti pembangunan kembali secara permanen. Masyarakat masih menggunakan akses darurat yang kondisinya dinilai belum sepenuhnya aman, terutama ketika hujan dan cuaca buruk.

Persoalan tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Jalur itu digunakan siswa SMP Negeri 54 Satap untuk menuju sekolah.

Kepala BPBD Halsel, Jakaruddin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait progres dan rencana penanganan jembatan tersebut belum memberikan respons.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari BPBD Halsel mengenai perkembangan penanganan akses menuju Dusun Sosolo.

Ketua PARADE Maluku Utara, Sahmar Ebamz, menyayangkan tidak adanya respons atas konfirmasi mengenai penanganan jembatan tersebut.

Menurut Sahmar, informasi terkait progres penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana penting disampaikan kepada publik, terlebih menyangkut akses masyarakat.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan maupun rencana penanganan ke depan.

“Pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai progres penanganan jembatan tersebut,” kata Sahmar.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam ketidakjelasan terkait nasib akses menuju Dusun Sosolo yang hingga kini masih menggunakan jembatan darurat.

Atas kondisi tersebut, Sahmar mendorong Bupati Halmahera Selatan melakukan evaluasi terhadap kinerja BPBD, khususnya dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Bahkan, jika hasil evaluasi nantinya menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Sahmar mendorong Bupati mempertimbangkan langkah tegas terhadap pimpinan BPBD Halsel, termasuk pergantian jabatan apabila dinilai diperlukan.

“Jangan hanya sebatas meninjau. Harus ada langkah konkret dan kepastian kapan akses ini ditangani secara permanen,” ujarnya.

Sahmar juga mengapresiasi upaya masyarakat yang secara swadaya membangun jembatan darurat untuk tetap membuka akses menuju Dusun Sosolo.

Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat tidak terus bergantung pada fasilitas darurat.

Ia menegaskan, persoalan jembatan Bokimiake tidak cukup hanya ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Pemerintah daerah dinilai perlu menjelaskan progres penanganan kepada publik sekaligus memastikan akses masyarakat dapat kembali berfungsi secara layak dan aman. (Al/Red)