Perusahaan Tambang Wajib Punya NPWP Malut

TERNATE, BRN – Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya menyebutkan akan mengupayakan penambahan pajak daerah.

Hal ini disampaikan saat penandatanganan rekonsiliasi pajak pusat semester II tahun 2024 bersama KPPN Ternate dan KPP Pratama Ternate.

Penandatanganan yang dipusatkan di Kantor KPP Pratama itu berlangsung pada Selasa, (05/03/2024).

Baca Juga:

Propam Polres Halsel Gelar Gaktibplin, Pastikan Personel Tertib Administrasi dan Disiplin

Purbaya menyebutkan, pihaknya sudah menyarankan agar pada tahun 2024, semua ko

ntraktor yang proyeknya di Malut, NPWP nya harus di Malut sehingga penyetorannya langsung ke Pemprov.

“Sayang kalau mendapat proyek di Malut tapi pajaknya ke daerah lain,” ungkapya.

Purbaya menambahkan, hal yang sama juga akan d

iberlakukan ke perusahaan tambang yang beroperasi di daerah Malu

t.

“Kami j

uga menyasar perusahaan tambang. Ini akan diberlakukan kepada Subkon, baik badan maupun perorangan harus tercatat di Malut,” sebutnya.

Ia menyebutkan, pihaknya sudah mendatangi perusahaan seperti PT IWIP maupun Harita, dan pihak perusahaan terbuka mengenai hal tersebut.

“Pihak perusahaan welcome, semoga secepatnya diberlakukan untuk menambah pendapatan daerah,” pungkasnya.(mbg/red)