Beranda Advertorial Dinas PUPR Malut Terus Dorong SDM Bagi Pelaku Usaha Barang dan Jasa

Dinas PUPR Malut Terus Dorong SDM Bagi Pelaku Usaha Barang dan Jasa

Oleh tulis - September 10, 2024, 9:51 am

SOFIFI, BRN – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara terus berupaya mendorong Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi pelaku pengadaan barang dan jasa.

Atas dasar ini, Plt. Kepala Dinas PUPR Sofyan Kamarullah dan Plt. Kepala BPBJ, Farid Abdul Hasan, dan Sekretaris Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, melakukan kunjungan ke Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Sofyan mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaku pengadaan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai katalog konstruksi serta pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tipe B.

“Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku pengadaan memiliki kemampuan yang tepat, khususnya dalam menangani proyek konstruksi yang tidak kompleks,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemprov Malut. Ia menyambut baik upaya peningkatan kapasitas ini dan memastikan bahwa LKPP siap berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.

“LKPP mendukung penuh langkah ini dan siap membantu Pemprov Malut dalam program pengembangan SDM pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Langkah ini, menurut Sofyan, juga selaras dengan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan, program MCP menekankan pentingnya transparansi dalam pemilihan pengadaan melalui katalog konstruksi, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien dan terhindar dari praktik korupsi.

Pelatihan untuk PPK tipe B ini bertujuan memastikan proyek strategis yang dialokasikan untuk anggaran tahun 2025, akan dikelola oleh PPK yang memiliki kompetensi sesuai jenis proyek konstruksi yang ditangani,” tambah Sofyan.

Untuk itu, dengan langkah ini, diharapkan pelaku pengadaan di Malut lebih profesional dan berintegritas, sehingga proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai standar. (adv/Red)