Bupati Halbar Terima Kunjungan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara
HALBAR, BRN – Bupati Halmahera Barat James Uang, terima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea beserta rombongan, di ruang Boikole lantai II ,Jumat, 26/01/2024.
Kunjungan tersebut untuk memastikan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemda Halbar tahun 2023.
Bupati James langsung menggelar rapat bersama BPK Perwakilan Provinsi itu, yang dihadiri Kepala BKAD, Sonya Mail, dan seluruh Pimpinan OPD beserta bendahara.
Bupati menjelaskan, pertemuan itu sekadar menyampaikan arahan ke Pimpinan OPD dan bendahara terkait pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan tahun 2023.
“Jadi tadi beliau sampaikan arahan kepada Pimpinan OPD, bendahara dan Kasubag Perencanaan agar supaya menghindari temuan-temuan,” jelas James.
Dia juga meminta Pimpinan OPD mengantisipasi temuan kerugian negara. “Mereka (OPD) kan sudah tahu ke depan kan ada pemeriksaan BPK, mestinya OPD itu sudah harus mengantisipasi kondisi itu sehingga jangan setiap tahun selalu saja ada temuan,” tegasnya.
Ia berharap, arahan Kepala BPK Malut dapat dilanjutkan dengan melakukan perbaikan.
Disinggung soal utang Pemda Halbar senilai Rp 329 miliar, Bupati berujar, utang tersebut memang termasuk utang bawaan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar.
“Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara bahwa nanti skema untuk membayar utang itu tunggu kita punya DBH masuk,” terangnya.
Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini menambahkan, dari DBH kurang bayar senilai Rp 55 miliar sedangkan DBH reguler senilai Rp 57 miliar. “Jadi kalau sudah masuk mudah-mudahan kita bisa bayar cicil begitu,” ujarnya.
“Nah Insya Allah kalau Pilkada ini kemudian kita terpilih ulang, maka 2025 itu kita eksis bayar. Jadi yang namanya DAU itu tidak ada kegiatan fisik lagi tapi kita fokus membayar utang supaya tuntas,” katanya. (ul/red)