‘APBD Palsu’ Ketua DPRD Morotai dan Fadli Bersitegang

Fadli Djaguna dan Ketua DPRD Morotai Saling Serang Argumen

MOROTAI,
BRN
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Fahri
Hairuddin naik pitam saat ditanya sikapnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD)  induk 2018 yang terindikasi
bodong. Hal tersebut terjadi saat hearing yang berlangsung diruang rapat DPRD,
Kamis (8/82018).

Fadli Djaguna sala satu warga lantas mempertanyakan
sikap ketua DPRD yang terkesan berkompromi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
yang diduga kuat palsukan puluhan tandatangan anggota DPRD dalam dokumen APBD
tersebut. “Sudah tau APBD fiktif, kenapa tidak laporkan secara
kelembagaan, “sindir Fadli.

Mendengar pernyataan Fadli. Ketua DPRD Fahri lantas
menanggapi dengan terkesan kalang kabut, Fahri yang merasa terpojok dengan
pertanyataan Fadli lantas beralasan, bahwa ini bukan persoalan dilaporkan
secara kelembagaan yang terpenting adalah kasus tersebut telah ditangani Polda
Malut. “Saya juga sudah diperiksa, dan diperlihatkan oleh polisi tandangan
yang dipalsukan, jujur saya tidak bisa bedakan tandangan di tanggal 13
September dan 24 Desember, karena sama, “timpalnya.

Fadli yang merasa tidak puas dengan jawaban Fahri,
karena merasa jawaban Fahri itu tidak tepat tetap ngotot agar apa yang
ditanyakan dijawab kembali.  Anggota DPRD
lainnya, Suaib Hi Kamil yang melihat temannya sesama lembaga dipojokan oleh
Fadli, lantas membela temannya itu dengan memukul meja yang ditempatinya.  Fadli yang merasa diintimidasi langsung
memukul meja seperti yang dilakukan Suaib. “Sebagai anggota DPRD
seharusnya menunjukan etika dihadapan masyarakat, “kesalnya.

suasana pertemuan mulai memanas, dimana Fahri lantas
menyebut Fadli hanya tinggal dikampung dan tidak mengetahui apa-apa seputaran
APBD fiktif.  “Bapak hanya tinggal
di Sangowo jadi tidak tau apa-apa,”kata Fahri.

Beruntung perang mulut antar Fadli, Fahri dan Suaib
dapat dilarai oleh Wakil Ketua II, Rasmin Fabanyo yang memimpin hearing
tersebut dengan mengalihkan pembicaraan. Menurut,  Rasmin seharusnya yang kalian marahi adalah
anggota DPRD yang tidak berkantor. “Kami yang duduk disini sudah bekerja
semaksimal mungkin, yang seharusnya yang kalian marahi anggota DPRD yang tidak
berkantor, hanya makan gaji dan gunakan anggaran keluar daerah, “imbuh
Rasmin. (Fix/red)