Samurai Tolak Parkir Berbayar RSUD Labuha, Lima Tuntutan Dilayangkan
HALSEL, BRN — Rencana penerapan parkir berbayar di lingkungan RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendapat penolakan dari Samurai Maluku Utara.
Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Wahyudi M. Nur. Massa meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan manajemen RSUD Labuha menghentikan rencana tersebut serta membenahi sejumlah persoalan pelayanan di rumah sakit.
“Jangan jadikan rumah sakit sebagai ladang pendapatan dengan membebani masyarakat yang sedang mencari pelayanan kesehatan,” tegas Wahyudi dalam aksi tersebut.
Baca Juga:
Menurut Samurai, pasien dan keluarga pasien datang ke RSUD Labuha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, rencana penerapan tarif parkir dinilai perlu dikaji secara matang, terutama bagi keluarga pasien yang harus berada di rumah sakit dalam waktu cukup lama.
Selain persoalan parkir, massa menyoroti kondisi fasilitas, kebersihan, serta pengelolaan sampah dan limbah di lingkungan RSUD Labuha.
Samurai meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek pendapatan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit terpenuhi.
Dalam aksinya, Samurai Maluku Utara menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menghentikan rencana penerapan parkir berbayar di RSUD Labuha.
Kedua, mengevaluasi Direktur RSUD Labuha. Ketiga, menambah armada pengangkut sampah. Keempat, meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan. Kelima, memperbanyak tempat sampah khusus limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan rumah sakit.
Wahyudi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka apabila rencana parkir berbayar tetap dilanjutkan.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui dasar hukum, mekanisme pemungutan, besaran tarif, pihak pengelola, hingga penggunaan pendapatan yang diperoleh dari parkir tersebut.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya soal tarif parkir. Ini menyangkut bagaimana prioritas pelayanan publik di rumah sakit,” ujarnya.
Samurai menilai berbagai persoalan yang mereka soroti perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan manajemen RSUD Labuha sebelum kebijakan parkir berbayar diterapkan.
Mereka juga berharap Pemkab Halsel membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk membahas rencana tersebut sekaligus mengevaluasi kondisi pelayanan di RSUD Labuha.
Bagi Samurai, rumah sakit daerah harus tetap mengedepankan pelayanan dan keselamatan pasien serta keluarga pasien sebagai bagian dari kepentingan publik. (Al/Red)
Artikel Terkait
