Evaluasi 32 Puskesmas, DPRD Halsel Soroti Biaya Rujukan Pasien

HALSEL, BRN — Komisi I DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mengevaluasi kinerja 32 Puskesmas melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh kepala Puskesmas di ruang Banggar Kantor DPRD Halsel, Selasa (29/9/2026).

Evaluasi tersebut mencakup serapan anggaran serta realisasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan selama Januari hingga Agustus 2026.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Bahar Kasuba, mengatakan secara umum progres serapan anggaran dan pelaksanaan program di 32 Puskesmas berjalan cukup baik.

Baca Juga:

PP FORMAPAS Malut Desak Hasil Verifikasi Vila Lago Montana Dibuka

Namun, DPRD masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi agar tidak menghambat pelayanan kesehatan masyarakat.

“Setiap Puskesmas sudah mencapai 60, 70 sampai 80 persen, baik dari serapan anggaran maupun realisasi program dan kegiatan,” kata Munawir usai memimpin RDP.

Menurut dia, capaian tersebut cukup positif. Meski demikian, seluruh Puskesmas masih memiliki waktu untuk memaksimalkan pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.

“Rata-rata progresnya bervariasi antara 60, 70 dan 80 persen. Ini cukup baik bagi kami, dan kami harap di sisa beberapa bulan ke depan bisa 100 persen,” ujarnya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program 2026, Komisi I DPRD Halsel juga menggali kebutuhan serta program prioritas sektor kesehatan untuk tahun anggaran 2027.

DPRD ingin memastikan kebijakan anggaran tahun depan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.

Dalam RDP tersebut, hampir seluruh kepala Puskesmas menyampaikan berbagai kendala pelayanan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah biaya rujukan pasien.

Keterbatasan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian DPRD.

Munawir mencontohkan kondisi Puskesmas Kukupang yang berada di wilayah dataran tinggi. Kondisi geografis tersebut dinilai membutuhkan dukungan khusus agar pelayanan terhadap pasien tetap berjalan optimal.

“Salah satu contoh adalah Puskesmas Kukupang yang letaknya di dataran tinggi. Jadi perlu ada solusi untuk pelayanan terhadap pasien. Kemudian juga masalah tabung gas,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Halsel itu.

Munawir berharap Pemerintah Daerah Halsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pelayanan di 32 Puskesmas.

Ia juga meminta persoalan biaya rujukan pasien menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran kesehatan 2027.

Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan agar persoalan pembiayaan tidak menjadi hambatan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan di fasilitas rujukan.

DPRD Halsel berharap pembahasan kebutuhan anggaran kesehatan tahun depan dapat diarahkan pada persoalan riil yang dihadapi Puskesmas, sehingga peningkatan serapan anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Al/Red)