Gagal Kawal Sungai Kobe, DPP IMM Minta Menteri PUPR Copot Kepala BWS Malut

Jakarta, BRN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mencopot M. Saleh Talib dari jabatannya sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Desakan tersebut disampaikan karena Kepala BWS Maluku Utara dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan sumber daya air, khususnya terkait dugaan perubahan alur Sungai Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, dalam keterangannya kepada Media Brindo Grup pada Minggu (29/6/2026), menegaskan bahwa pimpinan BWS tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, dugaan perubahan alur Sungai Kobe menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi dari lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca Juga:

Kapolda Malut Pimpin Fun Walk dan Senam Bersama Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80 di Pantai Falajawa

“Kami mendesak Menteri PUPR segera mencopot Kepala BWS Maluku Utara. Jika perubahan alur sungai terjadi tanpa pengawasan yang ketat dan penjelasan yang terbuka kepada publik, maka ini merupakan kegagalan nyata dalam menjalankan amanah untuk melindungi sumber daya air dan kepentingan masyarakat,” tegas Usman.

Menurut Usman, Sungai Kobe merupakan sumber kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat vital. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kondisi sungai harus diawasi secara ketat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai sikap diam serta lambannya respons BWS Maluku Utara justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sikap diam pejabat yang berwenang mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tambahnya.

Selain mendesak pencopotan Kepala BWS Maluku Utara, DPP IMM juga meminta Kementerian PUPR bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membentuk tim investigasi independen guna mengusut dugaan pelanggaran serta melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BWS Maluku Utara.

“Kepala BWS harus bertanggung jawab. Jika tidak mampu menjaga sungai dan melindungi kepentingan rakyat, pergantian pimpinan merupakan langkah yang tepat. Rakyat membutuhkan pejabat yang bekerja sungguh-sungguh, bukan yang membiarkan persoalan lingkungan berlarut-larut,” pungkas Usman. (Ches/Red)