AS Susun Kesepakatan Antiterorisme
Menlu AS Rex Tillerson dan Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menandatangani kesepakatan antiterorisme. (AFP PHOTO / STRINGER) |
Jakarta, Brindonews.com —
Amerika Serikat mencari celah menyelesaikan sengketa Qatar dan Negara Arab
melalui kesepakatan antiterorisme. Kesepakatan itu telah ditandatangani oleh
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman
Al Thani, pada Selasa (11/7).
“Memorandum yang kami sepakati memaparkan serangkaian langkah yang akan diambil
kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk mengganggu dan
melumpuhkan aliran dana terorisme dan mengintensifkan kegiatan kontra-terorisme
secara global,” kata Tillerson pada konferensi pers, usai penandatanganan
MoU.
Kesepakatan itu juga berarti menjadikan Qatar sebagai negara pertama yang
memenuhi hasil pertemuan di Riyadh awal tahun ini, yang bertujuan memotong
aliran dana terorisme.
Qatar dan AS berharap kesepakatan itu bisa diterima negara Arab dan menjadi
cara mengakhiri krisis.
Tillerson, dikutip AFP, kini tengah dalam tur
berkeliling Timur Tengah guna menyelesaikan krisis diplomatik antara Qatar dan
negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.
Di Doha, Menlu AS itu menyebut bahwa sejauh ini Qatar sangat kooperatif dan
bertindak ‘masuk akal’, kendati negara-negara tetangganya memutus hubungan
diplomatik dan menutup jalur transportasi darat, laut dan udara ke negara tersebut.
Salah satu alasan pemutusan hubungan diplomatik itu karena negara-negara Arab
menuduh Qatar mendukung ekstremisme dan terorisme, yang dengan keras dibantah
Doha.
Selain bertemu dengan Menlu Qatar, Tillerson juga akan menemui menlu dari empat
negara arab di Jeddah, Arab Saudi, pada hari ini, Rabu (12/7).
Adapun, negara-negara Arab
menyebut kesepakatan yang dibuat Qatar dan AS tidak “cukup baik” untuk membuat
mereka mengakhiri blokade.
“Langkah tersebut tidak cukup,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis
kantor berita Saudi SPA.
Selain itu, keempat negara Arab itu juga akan “memantau keseriusan pemerintah
Qatar dalam melawan segala bentuk pembiayaan, dukungan dan penampungan
teroris.”
SPA menambahkan, pernyataan yang dibuat pemerintah Qatar “tidak bisa dipercaya”
karena Doha “tidak menghormati” kesepakatan sebelumnya. (cnn)