Pemkot Ternate Percepat KPDBU APJ, Market Sounding Segera Digelar
TERNATE, BRN — Pemerintah Kota Ternate mempercepat tahapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Tahapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Auditorium Bapelitbangda Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, rapat koordinasi menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan proyek yang telah melalui sejumlah tahapan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tetap berkomitmen agar kegiatan KPDBU berjalan dengan baik karena menjadi bagian strategis daerah. Setiap prosedur, aturan, dan tahapan harus dilalui secara tertib dan sesuai ketentuan,” kata Tauhid.
Baca Juga:
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, percepatan KPDBU menjadi perhatian Pemkot Ternate setelah adanya arahan dari Gubernur Maluku Utara agar proses tersebut segera dituntaskan.
Menurut Rizal, dengan kondisi fiskal daerah saat ini, skema KPDBU menjadi salah satu opsi pembiayaan pembangunan sekaligus pemenuhan kebutuhan fasilitas publik.
Jika KPDBU APJ di Kota Ternate terealisasi, kata dia, skema tersebut dapat menjadi proyek percontohan (pilot project) bagi kabupaten dan kota lain di Maluku Utara.
“Karena dengan kondisi yang ada ini, KPDBU menjadi pilihan daerah-daerah untuk melakukan pembiayaan dalam rangka mendukung program pembangunan yang ada di sepuluh kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara turut hadir untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan KPDBU di Kota Ternate.
Rizal menjelaskan, Pemkot Ternate telah melewati sejumlah tahapan dalam proses KPDBU. Sebagian dokumen persyaratan juga telah dilengkapi dan pemerintah daerah kini mempersiapkan tahapan market sounding.
“Artinya, kalau sudah memenuhi syarat-syarat dokumen tadi, maka pelaksanaan market sounding sudah dapat dilakukan. Bisa minggu depan, bisa dua minggu lagi,” katanya.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengampu program, yakni Dinas Perhubungan Kota Ternate, segera melengkapi dokumen yang masih diperlukan.
Rizal menambahkan, sejumlah dukungan dari Kementerian Dalam Negeri maupun lembaga penjamin disebut telah terpenuhi. Pemkot Ternate kini tinggal menyelesaikan beberapa persyaratan sebelum memasuki tahapan market sounding.
Ia memperkirakan, setelah market sounding dilaksanakan, sekitar 70 persen proses KPDBU yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah berjalan.
Tahapan berikutnya adalah pelelangan badan usaha hingga masuknya peminat atau investor.
“30 persen itu tinggal lelang badan usaha, kemudian peminat masuk, kemudian prosesnya sudah bisa jalan,” ujarnya.
Rizal berharap mekanisme KPDBU untuk penyediaan APJ di Kota Ternate dapat berjalan lancar dan menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan fasilitas publik bagi masyarakat. (Ham/Red)
Selanjutnya
Artikel Terkait
