Penundaan APBD-P Tahun 2017 Berdampak Pada Realisasi PP 18

SOFIFI,BRINDOnews.com -Penundaan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 berdampak pada peraturan Pemerintah nomor 18, hal ini dikatakan Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Hapri Bolango kepada wartawan via WhatsApp Selasa (7/11/2017).

Sikap yang ditujukan Pimpinan DPRD yang sengaja memperlambat jalanya pembahasan APBD-P tahun 2017 membuat para anggotanya susah, dimana hak-hak keuangan yang diatur dalam PP nomor 18 tidak bisa direalisasi. Selain itu juga gaji sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) kurang lebih selama tiga bulan juga belum dibayar.

Dirinya berharap, pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara untuk dapat mempertimbangkan keputusan terkait penundaan pembahasan APBD-P tahun 2017, sebab kesejatheraan anggota juga perlu diperhatikan. Bukan hanya itu, molornya APBD-p ini juga berakibat pada ASN, sudah sekian bulan juga belum diterima.

Cukup sudah masalah penundaan APBD-P sehingga hak-hak para anggota dapat dipenuhi sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PP nomor 18 terkait dengan hak keuangan anggota parlemen, ungkapnya. (nwr)