KNPI Tantang Bawaslu Malut

Thamrin Ali Ibrahim

TERNATE, BRN – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Provinsi Maluku Utara menantang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut
dalam menyikapi masaalah pada proses kontestasi pemilihan umum (Pemilu) tahun
2019. Pernyataan ini ditegaskan Ketua KNPI Malut, Thamrin Ali Ibrahim pada
jumpa persnya di hotel Corner, Kamis (30/8) sore tadi.

Thamrin mengatakan, seiring berjalannya
dinamika politik di Maluku Utara, KNPI melihat ada sebuah kekhawatiran secara
masif yang mulai ditunjukkan khususnya anak-anak muda. Sehingga untuk memalisir
kekhawatiran ini dibutuhkan langkah antisipasi dini untuk menangkal terjadinya hal-hal
yang merusak nilai-nilai demokrasi pada pileg nanti.

“ Sudah mulai ada tanda-tanda dimana nilai politik
2019 nanti sudah mulai nampak, termasuk kampanye-kampanye terselubung dilakukan
caleg yang saat ini diumumkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS),” katanya.

Dikatakan, tantangan yang dimaksud bukanlah
menantang pada hak dan kewenangan Bawaslu sebagai penyelenggara. Melainkan dalam
artian untuk bagaimana menyikapi dan mengawasi proses pileg yang dilakukan secara
masif.

“ Sehingga tidak mengganggu jalannya
pemilihan, apalagi issu-issu transaksi politik uang, barter suara dengan
bantuan serta melakukan intimidasi dengan menyebar isu sara. Karena gejala-gejala
ini memungkinkan kembali terjadi dan mengganggu, bahkan sudah menjadi budaya
wajah politik khususnya di Maluku Utara,” ucapnya.  

Karena itu, dirinya mendukung serta mendorong
TNI/Polri untuk menegakkan hukum dalam mengamankan pemilu 2019 agar berjalan
tanpa ada pertikaian apapun. Ia mengaku langkah ini diambil karena sesuai
pengalaman 15 tahun terakhir. Dimana wajah politik Malut sering dilakukan barter suara dengan alasan bagi-bagi
sembako, atau politik uang.

“ Sehingga langkah antisipasi bisa memalisir
gejala-gejala tersebut. Tentunya peran aktif Bawaslu sangat menntukan itu
semua,” ujarnya. (eko)