Aparat Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PUPR dan Kadis Perindag Kota Ternate

TERNATE, BRN – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menelusuri dan menindaklanjuti sejumlah temuan hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

Pasalnya, dinas PUPR Kota Ternate diduga melakukan kesalahan pada  klasifikasi penganggaran belanja Modal sebanyak 28 paket proyek yang seharusnya dianggarkan pada belanja hibah Senilai Rp.17.607.237.686,40. Bahkan diantara proyek tersebut ada terjadi kekurangan volume pada 8 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan  dengan total nilai temuan sebesar Rp.139.051.861,06.

Sementara di Dinas Disperindag Kota Ternate juga ada dugaan penggelapan retribusi pasar grosir/atau pertokoan pada 8 lokasi pasar senilai Rp.335.956.000,00 yang tidak disetor ke kas daerah

“lokasi pasar tersebut di antaranya pasar Kuliner lantai I senilai Rp.23.962.500,00, Pasar Hiegenis lantai I senilai Rp.51.187.500,00., Pasar Kuliner lantai II Senilai Rp.11.240.000,00), pasar Kota Baru Rp.24.436.500.00, Bahari Berkesan III  Rp.31.725.000,00, pasar Kontainer Biru  Rp.12.458.000,00, pasar Percontohan tahap I Rp.83.550.000,00, dan pasar percontohan tahap III  Rp.97.396.500,00, yang melibatkan Sdri. Nursida Dj. Mahmud dan Sdr. Guntur Doa Selaku Kepala UPTD Zona Ternate Tengah, ” ungkap Juslan saat menggelar aksi di Kejaksaan Negeri, dinas PUPR dan kantor Walikota Ternate,  Senin 5 Desember 2024.

Menurutnya, temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara dengan Nomor LHP : 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024 Tertanggal 27 Mei 2024.

Lanjut Juslan, Masa aksi mendesak Kapolres Kota Ternate, Kajari Ternate segera melakukan pemanggilan kepada Kadis Perindag Kota Ternate, Nursida Dj. Mahmud dan Sdr. Guntur Doa Selaku Kepala UPTD Zona Ternate Tengah.

Mendesak Walikota Ternate Segera mengevaluasi kinerja dan Mencopot jabatan Rus’an M. Nur Taib selaku Kadis PUPR Kota Ternate dan Kabid Perencanaan Dinas PUPR Kota, mengevaluasi Kadis Perindag Nursida Dj Mahmud serta Kepala UPTD Zona Ternate Tengah Disperindag Sdr. Guntur Doa.

Sekadar diketahui, Aksi unjuk rasa mengatas namakan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi. (Tim)