Denda Kapal Pajeko Rp 220 Juta di DKP Halsel “Hilang”
LABUHA,BRN – Pengelolaan anggaran kembali menyeruak di Halmahera Selatan. Kali ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersandung temuan serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bukan soal spek kapal, tapi soal denda Rp 220.360.000 yang dibiarkan menguap. Uang negara yang seharusnya masuk kas daerah, justru tak ditagih.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas LKPD Tahun Anggaran 2025 membongkar borok pengadaan Kapal Nelayan Pajeko senilai Rp 3,148 Miliar.
Kontraknya jelas. Klausul denda 1/1000 per hari keterlambatan tertulis hitam di atas putih. Rekanan terbukti molor, wanprestasi, melewati deadline. Seharusnya, denda berjalan setiap hari.
“Tapi apa yang dilakukan DKP, Denda Rp 220,36 juta dibiarkan”
BPK dengan tegas menyebut ada pembiaran. Pengendalian kontrak lemah. Pengawasan internal amburadul.
Bahkan, dalam pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DKP Halsel mengakui sendiri bahwa pengendalian kontrak tidak dijalankan secara memadai.
Sorotan paling tajam mengarah ke pucuk pimpinan: Idris Ali, Kepala DKP Halmahera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). BPK menilai, Idris Ali gagal total melakukan pengawasan optimal terhadap Belanja Modal.
Rekanan wanprestasi dibiarkan tanpa sanksi. Denda tak ditagih. Kas daerah dirugikan.
“Ini bukan kelalaian biasa. Ini indikasi lemahnya tata kelola dan potensi kerugian negara yang dibiarkan”.
Atas temuan memalukan ini, BPK melayangkan dua rekomendasi keras kepada Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba:
BPK Perintahkan Kepala DKP Idris Ali untuk memperketat pengawasan belanja modal. Jangan lagi ada proyek molor tanpa sanksi.
Selain itu juga PPK diwajibkan segera menagih paksa denda Rp 220.360.000 tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah dengan bukti setor yang harus dilaporkan kembali ke BPK.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Idris Ali dan PPK hanya bisa berjanji. Komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK hanya di bibir. Hingga LHP terbit, janji itu belum terealisasi satu rupiah pun.
Denda Rp 220 juta itu masih menggantung. Uang nelayan, uang rakyat Halsel, belum kembali ke kas daerah. (Tim)






