Gerindra Malut: Penyadapan Presiden Itu Makar! Bongkar Afiliasinya
TERNATE, BRN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Maluku Utara angkat bicara tegas terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
DPD Gerindra Maluku Utara mengecam keras perbuatan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Mantan Kepala Kepolisian RI, Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.
Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul konferensi pers Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026, yang menetapkan tiga tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Baca Juga:
Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir dalam keterangan resminya Senin (9/10/2026) menegaskan, tindakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap negara.
KECAM KERAS: ITU PENGKHIANATAN DAN MAKAR
“Kami DPD Gerindra Maluku Utara mengecam keras sekeras-kerasnya penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar pelanggaran etik dan pidana, ini adalah pengkhianatan terhadap negara, membahayakan keselamatan Presiden sebagai simbol negara, dan sebagaimana ditegaskan Istana pada 4 November kemarin, ini mengarah pada perbuatan makar,” tegasnya.
Sebagaimana diungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, modus penyadapan dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 melalui server Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, diduga dimasukkan ke sistem tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Kasus ini terbongkar setelah adanya upaya penghapusan file hasil sadapan di sistem LIMS pada Oktober 2026, yang kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026. Dari hasil penyidikan, penyidik menyita 11 ponsel, 1 iPad, dan 4 flashdisk.
DUKUNG KAPOLRI DAN DESAK BONGKAR AFILIASI
DPD Gerindra Maluku Utara menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri dan jajaran Bareskrim Polri yang telah berani dan transparan mengungkap kasus ini.
“Kami memberikan apresiasi dan mendukung penuh Kapolri dan Kabareskrim yang telah berani mengungkap kasus ini secara profesional, objektif, dan transparan. Ini membuktikan Polri tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum,” lanjutnya.
Namun demikian, DPD Gerindra Malut mendesak agar pengungkapan tidak berhenti pada tiga tersangka saja.
“Jangan berhenti di tiga tersangka. Kami mendesak agar diungkap siapa-siapa saja yang berafiliasi dengan pelaku penyadapan. Ini penting,” tegasnya.
“Siapa yang memerintahkan penyadapan? Siapa yang menerima dan menikmati hasil sadapan? Siapa backing politik, bisnis, dan kekuasaan di belakang mereka? Kepada siapa data sadapan itu dijual atau diberikan? Karena informasi yang kami terima, korban bukan hanya Presiden, tapi juga pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Ini sudah merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional,” paparnya.
Pihaknya juga mendukung pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem penyadapan di semua lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk BSSN, agar kejadian serupa tidak terulang.
INSTRUKSI KADER SOLID
Terakhir, DPD Gerindra Maluku Utara menginstruksikan kepada seluruh DPC, PAC, Ranting, dan kader Gerindra di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk tetap solid, tidak terprovokasi, dan mengawal penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kedaulatan Presiden adalah kedaulatan rakyat. Seluruh kader Gerindra Maluku Utara solid berada di garis terdepan bersama Presiden Prabowo Subianto. Lawan segala bentuk upaya makar dan pengkhianatan negara,” tutupnya. (Red)
Selanjutnya
Artikel Terkait
