Pemda Halmahera Timur dan Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara Teken Kerjasama
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara ditambah Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore resmi menjalin kerjasama.
Kerjasama kedua pihak tersebut setelah masing-masing bersepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama di Ruang Rapat Bupati, Lantai II Kantor Bupati, Senin 24 November 2025.
Masing-masing yang bertandatangan dalam dokumen MoU dan PKS adalah Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub dan Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara, Burhanudin.
Bupati Ubaid mengatakan, kerja sama dimaksud merupakan langkah daerah dalam mendukung implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penerapan pidana kerja sosial.
Ubaid menyatakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dipahami. Tujuanya untuk mengurangi resiko pelanggaran hukum dikalangan masyarakat luas.
“KUHP ini harus bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum dapat diminimalisir,” katanya.
Ubaid meminta seluruh organisasi perangkat daerah supaya proaktif mendukung pelaksanaan perihal dimaksud, terutama dalam membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
“Kepada Dinas PMD, Bagian Pemerintahan, dan pimpinan OPD lain, setelah penandatanganan MoU ini saya minta dukungan penuh. Selalu bangun koordinasi dengan teman-teman di tingkat kecamatan dan desa, agar sosialisasi ini bisa berjalan efektif,” pintanya.
Ia berharap, kerja sama tersebut bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama layanan hukum sehingga tak hanya setop pada dokumen perjanjian yang sudah diteken bersama.
“Harapannya, implementasi MoU ini dapat berjalan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halmahera Timur,” harapnya. (*)
Baca Juga:
Artikel Terkait
