Meskipun Ijin TKD Guru di Morotai Tetap Dipangkas
MOROTAI,
BRINDOnews.com – Sejumlah guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Tingkat Pertama (SMP) keluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Pulau Morotai yang memangkas tunjangan kerja daerah (TKD) setiap bulan
berjalan.
Sebagaimana diketahui, kebijakan
pemangkasan TKD tidak hanya berlaku bagi guru yang bersetatus sebagai PNS.
Namun, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh PNS lingkup Pemkab Pulau Morotai
dan mulai berlakukan Januari 2018 bagi PNS tidak berkantor sehari, maka TKD
bakal dipotong sebesar Rp 53 ribu.
“Kami bingung dengan pemotongan
TKD yang dilakukan Disdikbud, meski di absen sakit dan izin TKD tetap dipotong,
kan setau kami TKD yang dipotong itu bagi yang alpa, “kesal salah satu
guru kepada koran ini menolak namanya dikorankan, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, pemotongan TKD
yang dilakukan Pemkab tidak adil, sebab tidak hanya guru alpa yang TKDnya
dipotong melainkan, guru meminta izin, bahkan sakit sekalipun TKDnya ikut
dipotong. “Masa orang sakit dipaksa untuk bekerja, Disdikbud harus berubah
kebijakan memotongan TKD, bagi yang sakit dan izin TKDnya jangan dipotong,
“cetusnya.
Terpisah, Kadisdikbud Pulau Morotai,
F Revi Dara saat dikonfirmasi mengungkapkan pemangkasan TKD terhadap para guru
dilakukan sesuai dengan bukti absen yang ada. “Pemotongan TKD berdasarkan
absen dari Kepsek dimana guru yang bersangkutan mengabdi, jadi bukan kami
potong TKD guru itu berdasarkan atas dasar suka atau tidak suka,
“cetusnya.
Terkait dengan keluhan guru yang
mengeluh karena sakit maupun izin tapi TKDnya tetap dipotong, dia mengaku para
guru hanya mengada-mengada agar TKDnya tidak dipotong. “Jika sakit harus
ada surat keterangan dari dokter, kami pastikan jika surat keterangan dokter
ada, maka TKDnya tidak akan dipotong, tapi jika tidak ada surat keterangan
dokter kami pastikan TKDnya akan dipotong, “tegasnya. (Fix/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
