Warga Desa Saolat Diminta Tak Palang SD
|
| Aksi blokade jalan lintas menuju Sofifi dan memalang Sekolah Dasar Inpres Saolat |
HALTIM, BRN – Warga Desa
Saolat, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, memblokade jalan
lintas menuju Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Selasa, 20 September.
Para warga juga memalang Sekolah Dasar Inpres Saolat.
Aksi blokade yang tergabung
dalam Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan di Kecamatan Wasile Selatan,
Halmahera Timur ini buntut dari belum lunasnya lahan SD Inpres Saolat.
Pemalangan SD Inpres
Saolat dilakukan sejak Agustus hingga September 2022. Kurang lebih dua bulan
aktivitas belajar mengajar terhenti akibat aksi pemalangan ini.
Koordinator Front
Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Koyanus Loto mengatakan, aksi pemalangan
sekolah ini murni dilakukan oleh ahli waris tanah. Mereka resah karena hingga
kini tanah mereka yang sudah dibangun SD Inpres Saolat belum dibayar.
“Awalnya tanah itu
bersengketa antara marga Kalaci dan Poroco. Sengteka itu sampai dibawa ke
Pengadilan Tidore. Tapi pada sidang dimenangkan oleh marga Kalaci, sehingga
aksi ini murni dilakukan oleh marga Kalaci, warga Saolat, karena lahan itu
belum dibayar,” kata Midun, sapaan akrab Koyanus ketika dihubungi Brindonews melalui sambungan telepon.
Pihak ahli waris, lanjut
Koyanus, meminta pemerintah daerah secepatnya membayar lunas. Pemerintah daerah
diminta bertanggung jawab mengeksekusi pembayaran lahan karena sekolah itu
adalah aset daerah.
Baca Juga:
“Total yang harus
dibayar kami belum tau berapa jumlahnya karena harus diukur berapa besar luas
lahan. Kami hanya minta agar pemerintah daerah harus turun tangan membayar lahan
itu sesuai permintaan ahli waris. Kami harap secepatnya dibayar agar ahli waris
tidak lagi memalang sekolah,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan
Hamlahera Timur, Jamal Esa mengatakan, pihaknya sudah turun hearing bersama
masa aksi dan ahli waris untuk mengakomodir tuntutan mereka. Kendati begitu,
lanjut Jamal, Kepala Desa Saolat diminta untuk mempertemukan kedua bela pihak
yang bersengketa.
“Tuntutan masa aksi kami
sudah akomodir, tapi kami minta Kepala Desa agar memediasi kedua ahli waris
yang bersengketa. Apabila sudah ada jalan keluar kedua bela pihak, baru kami
tindaklanjuti untuk proses pembayaran,” kata Jamal memalui WhatsApp.
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Siti Hamida meminta front
dan ahli waris tidak lagi memalang sekolah meski lahannya belum dibayar. Pihak
ahli waris harus legowo sambil mencari jalan keluar menyangkut pembayaran
lahan.
“Kami minta agar sekolah tidak lagi dipalang,
sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berjalan. Kami sayangkan,
lahan belum dibayar, kenapa Sekolah yang harus dipalang. Ini kan nanti
aktivitas belajar mengajar siswa dan guru yang jadi korban. Kalau sekolah
diutup nanti yang rugi anak-anak. Jadi kami minta agar dibuka sambil cari jalan
keluar,” pintanya. (mal/brn)
Baca Juga:
Sebelumnya
Djasman Abubakar Calon Sah Ketua KONI Malut
Artikel Terkait
