TKD Koalisi Indonesia Kerja Sukses Gelar Diskusi Publik
|
| Narasumber, Margarito Kamis |
TERNATE,BRN
– Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menghadiri acara yang
diselenggarakan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Maluku Utara, bertajuk #KopiBarengJokowiAmin, yang
berlangsung di Acustic Cafe, Jumat (12/4/2019). Margarito dalam kesempatan itu
mengkritisi pidato Prabowo soal pemberian uang pensiun kepada koruptor.
“Tidak
ditemukan dasar hukum dari pernyataan Prabowo dalam video bahwa Prabowo hendak
memberikan pensiunan pada para koruptor. Sama sekali tidak,”katanya.
Dosen
terbang Unkhair ini memaparkan sanksi pidana korupsi para koruptor, seperti
kurungan penjara bagi para koruptor sama sekali tidak efektif alias tidak
mengurangi angka korupsi.
“Kita
masih mengandalkan korupsi harus dilawan dengan memenjarakan. Ini yang masih
dominan digunakan oleh lembaga penegak hukum kini di Indonesia. Kita tidak
punya alternatif lain selain pidana penjara,” ujarnya.
Menurutnya,
pidana penjara sangat tidak efektif memberi efek jera pada mental para
koruptor. Dia mewarkan, elternatif adminiatrasi dalam pertempuran mewalan
korupsi yakni mengembalikan uang yang dikorupsi, turunkan jabatannya.
“Ambil
semua duit yang dikorup, beri sanksi denda sesuai perbuatannya, turunkan pangkat dan jabatannya (jika dia
pejabat). Saya pikir itu lebih efektif,” tegasnya.
Ketua
Biro Relawan TKD Malut, Omar Kayam menuturkan, tujuan diskusi tersebut untuk
menghimpun dukungan ke Jokowi-Ma’ruf.
Baca Juga:
 |
| Tema Diskusi Publik |
“Selain
itu, kegiatan ini bertujuan membuka wacara kritis pada intelektual di Malut
dengan menghadirkan Margarito sehingga kita bisa dapat tersuplai ide-ide
kritisnya,” katanya disela-sela diskusi.
Diskusi
ini juga tidak membatasi opasan Prabowo-Sandi. Menurutnya, ide Margarito
penting dicernah dalam konteks hukum.
“Karena
itu, yang hadir juga ada dari tim oposan. Tidak masalah,” akunya.
Dijelaskan,
selain menghimpun dukungan Jokowi-Ma’ruf, diskusi ini juga sekaligus merespon
pernyataan Prabowo terkait gaji bagi para koruptor. Menurut ide Prabowo
tersebut cukup fatal. Sebab,
bertentangan dengan upaya tiga lembaga hukum yakni KPK, kepolisian dan
kejaksaan yang konsisten memerangi koruptor.
“Jika
pernyataan Prabowo itu terlaksana maka kita diperhadapkan dengan tiga institusi hukum yakni KPK, Kepolisian dan
Jaksa,” pungkasnya.
TKD
sangat mengapresiasi suksesnya menggelar acara Kopi bareng Jokowi Amin dan
mengahadirkan kritikus sekaligus dosen hukum Unkhair Margarito Kamis. Tema
Diskusi yang mengangkat Isu Pengampunan
Koruptor yg di gagas Capres Prabowo, juga ada menampilkan comedian Priccilia Kharie
yang menghibur pengunjung dan undangan kurang l 300 peserta yang hadir pada
kegiatan diskusi tersebut.
kesimpulan
peserta maupun narasumber tidak sepakat dengan Ide Capres penantang. olehnya MK
menawarkan alternatif lain yang mengarahkan pada restorasi justice dan peserta
lain menawarkan hukuman mati bagi kuroptor, katanya (brn/red)
Artikel Terkait
