Terlibat Korupsi, APMAK Desak Polda dan Kejati Periksa Kepala DKP Malut

TERNATE, BRN – Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (APMAK) Maluku Utara menggelar demonstrasi di Direktorat Kriminal Khusus dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin, 28 Agustus.

Mereka mendesak Polda dan Kejati Maluku Utara memanggil dan memeriksa melibatkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara Abdullah Assagaf. Menurut masa aksi, Abdullah Assagaf adalah orang paling mengetahui dan bertanggujawab pengadaan dua armada tangkap (Kapal Bhilfish) yang disinyalir bermasalah.

Masa aksi menilai, kasus Bhilfish yang menelan miliaran rupiah itu harusnya dikelola dan manfaatkan kelompok nelayan sebagai penerima, namun kenyataannya justru dikelola pribadi Abdullah Assagaf.

“Kami meminta kejaksaan tinggi segera menggelar perkara penetapan tersangka kasus Bhilfish. Dari sejumlah kasus yang ada, Abdullah Assagaf cs harus bertanggung jawab. Ditreskrimsus Polda kiranya memanggil Abdullah Assagaf supaya pertanggungjawaban hukumnya jelas,” kata koordinator aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara, Azis Abubakar.

Azis mengatakan, aksi serupa juga dilakukan di Kediaman Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Tengah. Kasus lain yang disuarakan yaitu dugaan bagi-bagi proyek di DKP. Pemenang paket proyek tahun 2023 melalui metode evaluasi itu disinyalir sudah diatur sebelum proses tender atau lelang.

Dari data yang diterima, Kepala DKP Maluku Utara diduga kuat mempraktikkan nepotisme dengan membagi-bagi proyek kepada orang-orang dekatnya. Jumlah akumulasi proyek ini nilainya mencapai Rp 26.8 miliar, bahkan sebagian proyek sudah dikerjakan.

“Ada kurang lebih 148 orang dekat bersangkutan yang kerjakan proyek ini. Karena itu kami mendesak Gubernur Maluku Utara segera copot Abdullah Assagaf dari jabatannya,” tandasnya. **