Rakor e-government Menuju Morotai Berdaya Saing
MOROTAI, BRN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai terus menggarap penerapan pemerintahan elektronilk atau e-government. Terobosan pemerintahan
berbasis elektronik ini untuk penguatan penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis elektronik menuju Morotai maju.
Untuk menguatkan itu, Pemkab Morotai menggelar rapat
koordinasi (Rakor) yang dihadiri Kepala Kejari Morotai, Supardi dan sejumlah
pimpinan SKPD di Pemkab Morotai. Kepala Desa (Kades) dan Anggota Badan Permusyawatan
Desa (BPD) se-Pulau Morotai ikut mengahdiri Rakor tersebut. Rakor digelar di Aula
Kantor Bupati, Sabtu (8/12) dengan tema “Penguatan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Menuju Morotai Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing”.
Sebelum membaca amanat tertulis Benny Laos, Asisten II
Setda Morotai, Alexsander Wermasubun lebih dulu menyampaikan permintaan maaf
Benny Laos. Benny tak berkesempatan hadir karena sedang mengikuti penganugerahan
daerah-daerah inovatif, dan daerah berprestasi dalam penerapan teknologi
infrastruktur di luar daerah.
Alexander mengatakan, untuk menuju kemandirian dan daya
saing perlu personil yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penguatan kelembagaan juga tak luput
dari perhatian bupati, disamping itu juga harus ada pengawasan yang ketat agar
alokasi sumber daya dapat terkontrol, dan berfungsi efektif untuk kemaslahatan
masyarakat.
Kepala Kejari Morotai Supardi menyentil persoalan Dana
Desa (DD). Ia mengungkapkan, DD sering kali bermasalah. Bermasalahnya DD karena
dari sisi perencanaan tidak melibatkan masyarakat, tata kelola desa, dan data
dukungan.
“ Dokumentasi yang kurang matang inilah sehingga DD
sering bermasalah. Tanpa hal-hal tersebut bakal perpengaruh pada implementasi
dan proses selanjutnya,” kata Supardi.
Baca Juga:
Untuk mengantisipasi atau mengindari DD yang sering
bermasalaah di perlukan pemahaman regulasi/aturan. Orang nomor satu di lingkup
Kejari itu mengimbau kepada aparatur desa agar memahami aturan. Sehingga
anggaran yang masuk ke desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“ Bagi desa yang sengaja bermain api diharapkan
menyelesaikan permasalahan administrasi, dengan memaksimalkan aplikasi yang
sudah di sediakan. Jika tidak dengan segera sampai dengan 2019, maka kejaksaan
akan melakukan penindakan,” tegasnya.
Dalam hal pengawasan DD, Lanjut Kajari, para kades
diharapkan dapat memanfatkan fasilitas pendampingan yang telah disiapkan kejaksaan,
meliputi tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D).
“ Tujuan TP4D untuk mempermudah Kades. Pendampingan ini
tidak dipungut biaya,” katanya.
Plt Kades Gotalamo, Yanto A. Gani mengapresiasi Rakor
tersebit. Baginya, Rakor ini sangat bermanfaat bagi kades sebagai informasi
awal untuk menyatukan persepsi dalam mengusung pembangunan desa di 2019 nanti.
“ Melalui sinkronisasi program Pemda terutama soal
realisasi anggaran dan LPJ yang berbasis elektronik, harapan kami kedepannya
segalanya program di Desa bisa berjalan lancar tepat sasaran dan trasparan,” ucapnya.
Halima A. Rahman dalam laporannya mengaku, tujuan di adakan
Rakor ini dalam rangka optimalisasi fungsi lini terdepan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik.
Sementara Kabag Humas dan Protokoler, H. Abdul Karim
menuturkan, pelaksanaa Rakor ini bupati berkeinginan agar terciptannya visi
pembangunan di Morotai yang lebih ditekankan pada pilar penyokong pembangunan meliputi
pembangunan industri maritim, perikanan, pertanian dan pariwisata.
“ Serta menopang terciptanya pertahanan dan keamanan
daerah yang kondusif demi terwujudnya visi pembangunan kabupaten Pulau Morotai, sehingga terwujudnya kualitas
perencanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan berkeadilan,” urai
Karim. (Fix/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
