Pemprov Malut Diminta Cabut Sistem Full Day School

Sekretaris GP Ansor Kota Ternate Mukhtar Yusup

Sofifi, BRINDOnews.com– Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) segera memberhentikan penerapan Ful Day School. 

Permintaan GP Ansor Malut ini dikarenakan bertentangan dengan proses pendidikan diniah, kata Ketua Wilayah GP Ansor Malut, Salim Taib melalui Sekretaris GP Ansor Kota Ternate Mukhtar Yusup, di hadapan awak media di Warkop Soccer, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara, Jumat (11/8/17).

“Pada prinsipnya, sesuai Surat Keputusan pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU), Full Day School diseluruh Indonesia ditolak oleh para Nahdatul,” kata Mukhtar.

lanjut Mukhtar, alasan penolakan GP Ansor ini dikarenakan tidak sejalan dengan garis perjuangan yang selama ini telah ada, “mislanya pendidikan ini kan sudah ada sejak dulu, nah kalu ada kegiatan full day school, maka otomatis akan mengganggu proses belajar yang ada di tingkat paling dasar yakni diniah,” ujarnya.

Salah satunya, menurut Mukhtar, jadwal belajar di pesantren yang dijadwalkan sore hari akan terganggu dengan kegiatan full day school itu. Untuk itu, ketua PB NU dalam instruksinya menolak full day scool. “Otomatis kita dibawah juga tetap menolak full day school itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, terkait penerapan full day school di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Maluku Utara, dirinya berharap kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar menindak lanjuti istruksi Presiden.

“Saya kira, inikan sudah diputuskan Presiden dan diisntruksikan Presiden agar full day school itu dicabut, maka Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, maupun Kabupaten/Kota diharapkan mengikuti perintah Pemerintah Pusat agar menghentikan penerapan full day scool yang sementar berjalan.” Tandas Mukhtar.

Pada kesempatan itu, dirinya juga memaparkan terkait waktu yang diterapkan dalam sistem full day school, yang tadinya lima hari berjalan normal sesuai dengan kalender tahun lalau, misalnya sampai hari sabtu, ya sampai hari sabtu jangan lagi hari sabtu itu libur. 

“Hari-hari yang lain itu dipres untuk kegiatan-geiatan pembelajaran, karena misalnya kegiatan belajar mengajar itu dimulai pagi sampe sore, itu juga sebenarnya dalam proses pendidikan tidak memberikan ruang pada anak untuk melakukan hal-hal yang lain, malah dipaksakan untuk belajar.” Sesal Mukhtar.

Ditanya terkait langkah tegas dari GP Ansor Wilayah Malut dalam menyikapi penerapan ful day school, Mukhtar mengatakan, sesuai edaran, kita di instruksikan untuk menanggapi Permendikbud tentang kegiatan full day school.

Baca Juga:

Program Makanan Bergizi Gratis di Halmahera Timur Dilaksanakan Bulan April

Dengan berbagai cara, Mukhtar menyeburkan, ada yang menolak dengan cara turun ke jalan, tapi kami di sini tidak demikian, melainkan melalui arahan, himbauan-himbauan. Selain itu, kami juga sudah komunikasi dengan instansi-instansi terkait, dan akan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi Malut agar menghentikan penerapan ful day school sesuai isntruksi Presiden RI.

“Atas nama lembaga, saya berharap dengan pecabutan full day school ini, maka ada waktu luang bagi anak didik siswa dan siswi melakukan hal-hal yang lain.” Terang Mukhtar. (bud)