Pemerintah Jawab Pandangan Delapan Fraksi DPRD
|
| Paripurna penyampaian jawaban terhadap pandangan Delapan fraksi DPRD Kota Ternate. Dalam rapat ini Wakil Ketua I, Heni Sutan Muda selaku pimpinan sidang. |
TERNATE, BRN – Pemerintah Kota Ternate memberikan jawaban terhadap
pandangan umum Delapan Fraksi DPRD Kota Ternate atas Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2022.
Jawaban ini disampaikan Wakil Wali Kota
Ternate, Jasri Usman dalam sidang paripurna ke 16 masa persidangan ke III tahun
sidang 2021 di Gedung DPRD Ternate.
Setelah mencermati substansi pandangan umum
fraksi Berkarya-Perindo, Jasri mengatakan terdapat sejumlah program dan
kegiatan yang keberpihakannya untuk pemenuhan penyandang disabilitas.
Program dan kegiatan yang dicanangkan
itu merupakan upaya Pemerintah Kota Ternate memberikan jaminan dan penghormatan,
termasuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak dan martabat penyandang
disabilitas melalui perbaikan sejumlah fasilitas publik dalam rangka mendukung
aktivitas kelompok difabel sebagai bagian dari implementasi program Ternate Andalan.
“Keberpihakan berupa penyediaan
sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pilot project. Dan dukungan penguatan
permodalan serta pelatihan dan pemberian fasilitas kendaraan bagi disabilitas
berkebutuhan khusus,” kata Jasri, Jumat 12 November.
Selanjutnya ada pemerataan
infrastruktur di Tiga kecamatan terluar sebagaimana pandangan Fraksi PDI
Perjuangan, Nasdem, Golkar, Berkarya-Perindo, Demokrat dan PKB. Menurut Jasri, Tiga
wilayah tersebut masuk dalam skala prioritas RPJMD.
“Melalui misi menciptakan kemandirian
ekonomi masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, sudah termuat
adanya pemerataan dan keberpihakan di Tiga kecamatan terluar itu. Dengan
program prioritas RPJMD, yaitu mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat
di tiga Kecamatan terluar,” jelasnya.
Kemudian pandangan Fraksi DPRD Kota
Ternate tentang besaran dukungan anggaran untuk program pemulihan ekonomi
dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta ekonomi
yang termuat dalam RAPBD tahun 2022.
Jasri mengatakan, pemerintah menyiapkan
skema program pemulihan ekonomi dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp524.011.198.765.
Baca Juga:
“Kami merespon baik apa yang
disampaikan Fraksi PKB. Harapan adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan di
bidang kesehatan dan pendidikan tentunya pemerintah tetap konsisten dan fokus
untuk selesaikan dua masalah penting ini. Disamping itu juga dilakukan distribusi
guru dan tenaga kesehatan guna pemerataan di Tiga kecamatan terluar,” ujarnya.
Lalu persoalan optimalisasi pendapatan
daerah. Pada aspek ini, Jasi bilang bakal menjadi catatan penting pemerintah
untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan. Penerapan digitalisasi dalam
mengontrol pemasukan tentunya menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya mendongkrak
PAD.
“Begitu juga dengan perbaikan database potensi
pendapatan daerah. Mereview kebijakan dan objek PAD serta evaluasi secara
menyeluruh baik terkait sistem, sumber daya dan kinerja aparatur OPD pengelola
pendapatan. Metode ini diharapkan dapat meminimalisir lost pendapatan atau hilangnya sumber pendapatan daerah,” katanya. (ves/red)
Selanjutnya
Polda Malut Gelar Olahraga Bersama Insan Pers
Artikel Terkait
