Oknum PPK BPJN Maluku Utara Nekat Sewa Sound System untuk Halangi Aksi FP3

Masa
Aksi Sebut Ada Upaya Pencekalan Gerakan 

Maskur saat berorasi di depan BPJN Maluku Utara.

TERNATE, BRN – Dugaan menghentikan unjukrasa dugaan tindak
pidana korupsi di BPJN Maluku Utara mencuat. Salah satu oknum PPK disinyalir terlibat. 

Upaya penghentian ini terbongkar ketika
Front Pemuda Peduli Pembangunan atau FP3 Maluku Utara berunjukrasa di depan BPJN
Maluku Utara, Rabu siang, 2 Februari 2022.

Salah satu orator FP3 Maluku Utara, Yuslan Gani
mengatakan, upaya pencekalan oleh salah satu oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
di BPJN Maluku Utara itu dengan cara membayar pemilik-pemilik sound system.

“Kami tahu benar ada oknum-oknum
tertentu yang sengaja mengehtikan gerakan kami dengan seperti itu (penyedia sond dibayar dengan maksud agar sound tidak disewakan ke kami),” kata
Yuslan.

Yuslan mengatakan, apa yang dilakukan para
pejabat internal BPJN itu tidak mengendorkan mereka melakukan aksi lanjutan. Gerakan
tetap dilakukan untuk menyuarakan sejumlah pekerjaan jalan yang diduga
bermasalah.

Maskur menambahkan, upaya suap terhadap
para penyewa pengeras suara itu tidak sama sekali memengaruhi komitmen mereka
menyuarakan persoalan pengerjaan jalan.

Maskur mengatakan, desakan untuk
mencopot Kepala BPJN Maluku Utara, Gunadi Antariksa, Kepala Satker Wilayah II
BPJN Maluku Utara, Chandrasyah Paarmanceh, dan PPK ruas jalan Weda-Sagea dan
Sagea-Patani, Jooni Seisi Margaret Manus merupakan langkah tepat.

“Apa sih keistimewaan Chandrasyah dan
Jooni Sesi? Prestasi keduanya sangat buruk. Lihat pengerjaan jalan dan deker di
Desa Todapa yang baru satu tahun lebih rusak rusak, belum kantor BPJN Maluku
Utara yang dalam proses pembangunan. Kantor BPJN Maluku Utara ini pun tidak
selesai sebagai kontrak kerja,” ujarnya.

Baca Juga:

Resmi Dikukuhkan, PODSI Halmahera Utara Siap Bangkitkan Olahraga Dayung di Kanca Nasional

Koordinator aksi FP3 Maluku Utara, Azis
Abubakar mengatakan, ada beberapa proyek yang dapat dijadikan refrensi dalam
mencopot Chandrasyah Paarmanceh dan Jooni Seisi Margaret Manus.

Misalnya
pekerjaan preservasi ruas jalan Weda-Sagea yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun
dengan nilai kontrak lebih dari Rp43 miliar. Ruas jalan
Weda-Mafa-Matuting-Saketa yang dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan anggaran
Rp8 miliar lebih, dan pekerjaan jembatan Ake Tiabo yang diduga ada konspirasi
memenangkan perusahaan tertentu.

“Menteri
PUPR, melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR sudah sepantasnya mencopot
Gunadi Antariksa dari Kepala BPJN Maluku Utara. Copot juga Chandrasyah
Paarmanceh dan Jooni Seisi Margaret Manus,” ujarnya.

Salah satu pemilik sound system, Sarjan saat ditemui mengatakan, dirinya diminta agar
tidak menyewakan soundnya ke pendemo. Bahkan Ia mengaku ditawari sejumlah uang
untuk mendiamkan aksi.

Sarjan juga mengaku orang yang datang
membayar soundnya itu orang suruhan BPJN.

“Saya ditanya mau berapa?, dan saya bilang
Rp30 juta. Saya hanya dikasih Rp2 juta dengan maksud tara usa kase pake salon (sound system) pe dorang. Katanya disuruh oknum PPK. (red)