Muhaimin: Sikap Bupati Sangat Arogan

Gerindra Pultab Siap Beri Bantuan Hukum Para Kades (yang) Dipecat

Muhaimin Syarif

TALIABU, BRN – Kabar pemecatan 15 kepala desa oleh Aliong Mus ditanggapi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pulau Taliabu, Muhaimin Syarif.

Muhaimin menilai sikap Bupati Pulau Taliabu itu berlebihan bahkan arogan. Sebagai kepala daerah harusnya bersikap dingin bukan menebar ancaman.

Menurutnya, apa yang ditanggapi itu bukan bermaksud mencari sensasi atau mencampuri urusan pemerintah daerah, melainkan menggunakan fungsi politiknya mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan.

” Salah satu fungsi partai politik adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Olehnya itu, saya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pultab menilai sikap atau ancaman pemecatan 15 kepala desa di Taliabu itu sangat berlebihan,” jelas Muhaimin, Minggu (23/6) via WhatsApp.

Idealnya, kata dia, seorang kepala daerah mestinya menjadi pembina bagi kepala desa yang ada di lingkup kerjanya bukan tampil sebagai sosok atau tokoh arogan untuk menakut-nakuti.

” Bupati seharusnya menjadi contoh dan pembina yang baik, tak perlu arogan apalagi terkesan menakutkan,” sebutnya.

Dijelaskan, sangat naif kalau alasan pemecatan itu dikarenakan kehadiran kelimabelas kepala desa pada kegiatan ‘Rapat Tim Teknis dan Komisi Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Usaha Pemanfataan Hasil Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)’ oleh PT Taliabu Godo Maogena di Grand Dafam Hotel 15 Juni 2019 lalu.

” Mestinya dipahami oleh bupati. Bahwa hajatan itu resmi hajatan pemerintah yang kebetulan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Malut. Pemerintah Provinsi berwenangan kalau dinilainya akan merugikan masyarakat Taliabu,” katanya.

Baca Juga:

Kaban BPKD Instruksikan Bidang Akuntasi Fokus Penataan Asset

” Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana peroses ANDAL dari 91 IUP Tambang di Taliabu yang dalam penerbitannya dulu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sula yang notabenenya Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus dan Aliong Mus saat itu Anggota DPRD Provinsi,” tambahnya.

Muhaimin menyebutkan belum pernah melihat atau menemukan reaksi bupati sekeras Aliong Mus yang main pecat. Dia memandang pemecatan kepala desa gegara hajatan PT Taliabu Godo Maogena di Grand Dafam Hotel 15 Juni 2019 lalu tidak tepat.

” Kami tidak pernah melihat reaksi Bupati sekeras seperti ini main pecat seperti itu, padahal secara Teknis dampak pengolahan tambang jauh lebih dahsyat resikonya terhadap lingkungan di bandingkan izin HPH. Dan jikalau ancaman itu benar terealisasi maka Partai Gerindra siap berikan bantuan hukum kepada 15 kades tersebut untuk mencari keadilan hukum,” terangnya. (her/red)