Komisi III DPRD Ternate Soroti Kinerja Dinas Sosial

Nurlaela Syarif.

TERNATE, BRN – Kemeterian Sosial RI memangkas dua ribu penduduk Kota Ternate penerima
manfaat BPJS kesehatan. Pengurangan ini buntut dari tidak validnya data terpadu
kesejateraan sosial atau DTKS.

Pernyataan ini disampaikan Anggota
Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syafir ketika dihubungi brindonews.com, Kamis 4 sore November.
Nurlalela mengatakan, pemangkasan ini akibat kelalaian Dinas Sosial Kota
Ternate dalam meng-update data. 

“Harusnya per tanggalnya terus di update.  Akibat kelalaian data terpadu kesejateraan social
ini sebagian masyarakat Kota Ternate tidak bisa terlayani dengan fasilitas BPJS
kesehatan,” katanya.

Srikandi NasDem yang akrab disapa Nela ini
menyebutkan, presentase penduduk Kota Ternate yang memiliki kartu BPJS
kesehatan sebesar 15 persen dari total penduduk 201,334 jiwa. Capaian ini jauh
lebih rendah dibanding Kabupaten Pulau Morotai yang masyarakatnya 100 persen mendapat
pelayananan BPJS kesehatan.

“Bedanya karena Morotai selalu perbarui
DTKS, sementara kita di Ternate tidak
ada. Padahal kalau dinas sosial maksimal lakukan pendataan terpadu kesejateraan
sosisal masyarakat, ada alokasi APBN dan bantuan anggaran BPJS kesehatan dari
Provinsi Maluku Utara. Sisanya Pemerintah Kota Ternate tinggal menambahkan
(sesuai kebutuhan),” ujarnya. (ham/red)