Brindonews.com


Beranda Daerah Komisi III Dekot Pertanyakan Realisasi Anggaran PUPR

Komisi III Dekot Pertanyakan Realisasi Anggaran PUPR

Rizval:
Kita Sampaikan Sesuai Data





Kadis PUPR Kota Ternate, Risval Budiyanto

TERNATE, BRN –  Komisi III DPRD Kota Ternate bersama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar rapat dengar pendapat (RDP),
Senin (14/1) sekira pukul 10.00 WIT. RDP di ruang Exsekutif DPRD itu membahas
realisasi program dan anggaran tahun 2018.

Anggota
Komisi III DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, RDP tersebut
membahas sejumlah kegiatan fisik yang belum terbayar pada realisasi anggaran
2018. Total anggaran yang belum terbayar senilai Rp. 18,5 miliar. “ Keuangan
harus bisa memastikan kegiatan yang belum terbayar, karena 2019 sudah harus
terbayar dari nilai yang disampaikan oleh PUPR,” kata polisi PKB itu. 

Muhajir
mengungkapkan, penyelesaian pembayaran bukan hanya pada anggaran yang masuk DPA,
melainkan juga yang tidak masuk DPA. “ Kedua-keduanya segera di masukkan untuk
kepentingan pihak ketiga yang kegiatan sudah selesai tapi belum di bayar, DPRD
juga meminta itu segera di atur dan di layangkan secepatnya,” ungkapnya.





Kendati
demikian, Muhajir memahami saat ini dinas yang pimpin Rizval Budiyanto itu
tengah menyusuaikan kondisi keuangan. “ Kita memahami itu, walau DPP juga
meminta hal ini di perpanjang di triwulan pertama/kedua sudah harus bisa
diselesaikan,” katanya.

Sementara
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Budiyanto menambahkan, rapat tersebut
pimpinan dan anggota komisi III mempertanyakan persoalan kegiatan yang belum
sempat terbayar di 2108 dan bagaimana penyelesaian pembayaran. “ Kita hanya
sampaikan data mana yang sudah terbayar dan belum terbayar. Mana yang sudah di
akomodir di 2019 dan belum di akomodir di 2019,” kata Rizval.

Rizval
mengatakan, kegiatan fisik yang diakomodir pada 2019 senilai Rp. 18,5 miliar. Sedangkan
yang belum di akomodir senilai Rp. 7 miliar. Karena itu, hasil rapat ini nantinya
di koordinasi ke kepala keuangan.





“ Daftar
kegiatan yang belum terbayar yakni pasar modern gamalama, reklamasi di
kelurahan Kayumerah-Kalumata, sport hall di Kelurahan Ubo-ubo, dermaga semut, pembangunan
kantor Dukcapil, dan kegiatan fisik lainnya. Penyelesaian dan manajemen seperti
apa kita sampaikan ke keuangan,” ungkapnya. (Am/red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan