Beranda Daerah Halmahera Barat Komisi II DPRD Halbar Soroti Ketimpangan Alokasi Anggaran Daerah

Komisi II DPRD Halbar Soroti Ketimpangan Alokasi Anggaran Daerah

Oleh tulis - Juli 16, 2025, 7:53 pm

HALBAR, BRN – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Barat menyoroti ketimpangan dalam alokasi dan serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat dinas mitra, Rabu (16/7/2025).

Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan anggaran semester I tahun 2025, termasuk efektivitas program dan tindak lanjutnya.

Empat OPD yang hadir dalam forum tersebut adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Setda Halbar, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Halbar, Joko Ahadi, memberikan apresiasi kepada Bagian Kesra, yang dinilai berhasil merealisasikan anggaran secara signifikan. Dari total pagu anggaran Rp27 miliar dalam satu tahun, lebih dari Rp10 miliar telah terealisasi dalam enam bulan pertama. Sementara Rp16 miliar belum direalisasi.

“Ini bukan soal angka semata. Capaian ini membuktikan bahwa program-program Kesra menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Serapan tinggi mencerminkan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan,” kata Joko.

Capaian tersebut, kata dia, akan menjadi salah satu referensi utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun ini.

Selain Kesra, Dinas Pariwisata dan Olahraga juga menuai pujian. Dua sektor andalan dinas tersebut, yakni kawasan wisata Rapa Pelangi dan Festival Teluk Jailolo (FTJ), berhasil berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target PAD sebesar Rp750 juta tahun ini, realisasi per Juni sudah mencapai lebih dari Rp572 juta. Sementara dari FTJ, capaian PAD sudah menembus Rp73 juta dari target semula Rp50 juta.

“Ini pencapaian luar biasa. Pemda perlu memberi apresiasi nyata kepada dinas penghasil PAD, bisa dalam bentuk tunjangan atau insentif sebagai penghargaan atas kinerja mereka,” tegas Joko.

Namun, Komisi II juga menyampaikan kritik tajam terhadap Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dua dinas ini dinilai tidak mendapat porsi anggaran yang memadai, meski keduanya menjadi sektor penopang utama ekonomi masyarakat Halbar.

“Ironisnya, dinas yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat justru mendapatkan alokasi anggaran minim. Ini ketimpangan yang mencolok dan harus segera diperbaiki,” ujar Joko.

Komisi II mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran daerah, khususnya pada sektor yang berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan.

“Pertanian dan perikanan adalah urat nadi ekonomi Halbar. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, mustahil masyarakat bisa berkembang dan sejahtera. Kami minta Pemda segera lakukan koreksi kebijakan,” pungkasnya. (Asrul/red)