Kepala BWS Malut Kembali di Demo

Para pendemo menyampaikan aspirasi di depan Kantor Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku Utara.

TERNATE, BRN –
Kinerja Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air, Bebi Hendrawibawa, kembali di sorot.

Sorotan kinreja kepala BWS Malut ini disampikan melalui aksi demonstrasi
Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan (AP3) Maluku Utara di depan Kantor Balai Wilayah Sungai atau BWS Wilayah Provinsi Maluku Utara,
Selasa (19/1/2021).

Koordinator lapangan AP3 malut, Aziz Abubakar dalam orasinya mengatakan,
pembangunan proyekyang ada di BWS Malut, akhir-akhir ini diduga mengalami
banyak masalah yang berujung pada keditakmanfaatan proyek dengan nilai miliran
rupiah (fantastis). Proyek yang diduga bermasalah diantaranya, pembangunan
bendungan toliwang, tolabit,Air Baku Fatcei yang hingga saat ini belum
difungsikan.

Menurutnya, di Maluku Utara masih banyak daerah-daerah yang rawan
bencana, seperti abrasi, longsor dan banjir. BWS harusnya memprioritaskan proyeksi proyek mitigasi bencana, bukan justru memasukkan program yang bukan skala prioritas.

“BWS harus mengidentifikasi, daerah-daerah yang rawan bencana, abrasi
dan longsor untuk dijadikan skala prioritas,” ucapnya.

Sambung Azis, dasar dari aksi ini sebagai sprit kaum muda dalam mengawal
kebijakan BWS untuk lebih melihat daerah-daerah yang lebih membutuhkan
sentuhan, guna dapat meminimalisir bencana yang terjadi di daerah-daerah yang
rawan bencana. Selain itu juga, sangat disayangkan, dugaan ada beberapa paket
pekerjaan yang saat ini ditenderkan melalui Balai pelaksana pemilihan Jasa
Konstruksi (BP2JK) diduga ada konspirasi untuk memeangkan kontraktor tertentu.

Atas dasar permasalahan tersebut, AP3-Malut) mendesak kepada Polda Malut,
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk segera menelurusi alokasi anggaran yang
di duga bermasalah, mendesak kepada Kepala BWS, Satker dan PPK agar melakukan
klarifikasi dan bertanggungjawab atas sejumlah proyek air baku yang belum
difungsikan. Serta meminta kepala BWS untuk lebih mengedepankan integritas
pelelangan /tender proyek yang dilakukan oleh BP2JK. (red/brn)