Kadikbud Malut Tak Gentar Ancaman Deprov

Kadikbud Malut, Imran Yakub

TERNATE, BRN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Kadikbud) Malut, Imran Yakub rupanya tak gentak dengan ancaman Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi (Deprov) Malut. Bahkan, Imran mempersilahkan Deprov untuk
mengungkap fakta atau kebenaran pemotongan DAK sekolah sebesar sepeluh persen
atau nominal Rp 8-10 juta per sekolah.

Menurutnya, Deprov Malut tidak bisa lagi menteka-teki
sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah bagi publik. “ Ungkap saja, kenapa dari
dulu cuma ungkap-ungkap terus. Kalau ada kepala sekolah lapor saja,” kata Imran
dengan nada keras saat ditemui di Restoran K62, Kelurahan Kalumpang Kota Ternate
Tengah, Kamis (18/10) sore tadi.  

Dikatakan, pekerjaan rumah yang coba
diciptakan Deprov seakan-akan tertuju pada person yang melakukan pemotongan. Ia
mengakui sudah di panggil dan di periksa Polda Malut. “ Sudah dua kali saya di
panggil terkait masalah ini, baik itu soal pemotongan DAK, dan dana BOS
termasuk temuan empat paket temuan pengadaan alat praktek di SMK,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana mengungkap
fakta atau kebenaran pemotongan DAK ini karena Deprov melalui Panitia Kerja
(Panja) sudah menemukan titik terang terkait pengakuan atau ada sejumlak kepala
sekolah siap memberikan keterangan atas kebenaran pemotongan DAK sekolah
sebesar 10 persen per sekolah.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Sahril Tahir yang juga sekertaris Komisi III DPRD
Malut kepada redaksi brindonews.com via handphone belum lama
ini mengaku, sekolah yang mendapatkan DAK wajib menyetorkan ke Kadis Pendidikan
dan Kebudayaan (Kadikbud) dan Kepala Bidang SMA/SMK, Rustam Panjab melalui
beberapa oknum kepala sekolah.

Sahril juga membeberkan modus yang digunakan memotong DAK. Kata
dia, setiap proyek pembangunan baik renovasi/rehab maupun bangun baru,
pengambilan gambar rancangan akan diminta uang sebesar Rp 8 – 10 juta.

“ Harusnya proyek ini tidak perlu diberikan, karena untuk
anggaran operasionalpun telah diatur, sehingga tidak boleh ada pemotongan
apapun juga,” ujarnya.

Sebelumnya juga, dugaan potongan DAK ini dibantah oleh Kepala Bidang SMA/SMK
Dikbud Malut, Rustam Panjab.Menurut
dia, beredarnya informasi potongan  DAK
di sekolah itu tidak benar, sehingga perlu diluruskan.

” Kami
berkerja sesuai dengan aturan yang berlaku, kalaupun benar adanya sebutkan nama
sekolah yang merasa di rugikan atas dugaan pemotongan DAK sehingga publik dapat
mengetahui,” Kata Rustam. (eko/red)

Baca Juga:

Warga Obi Tolak Kenaikan Tarif Air PDAM