Beranda Opini Gagal Maju dan Sejahtera

Gagal Maju dan Sejahtera

Oleh Akmal Lule - Mei 26, 2023, 6:30 pm

Oleh: AKMAL LULE | Jurnalis Brindonews

“Maju dan Sejahtera”. Visi yang selalu didengunkan Ubaid Yakub dan Anjas Taher saat kampanye pada Pilkada 2020 lalu. Pasangan berjargon SUBA ini yakin betul bakal bisa merubah wajah Halmahera Timur, terutama membawa masyarakat pada puncak Maju dan Sejahtera apabila terpilih.

Dukungan lima partai politik menambah keyakinan Ubaid-Anjas menjadikan Halmahera Timur maju dan sejahtera. Benar saja, PKPI, Hanura, NasDem, Demokrat dan Golkar berhasil mengantarkan keduanya sebagai pemenang. Ubaid dan Anjas resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur oleh Gubenur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada 26 Februari 2021 di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

Pendukung dan simpatisan seketika memenuhi sudut dan persimpangan jalan. Mereka rela berpanas-panasan menunggu dan menjemput sang pemenang. Kedatangan Ubaid-Anjas usai dilantik paling tidak bisa menjawab harapan mendapatkan realisasi Visi Halmahera Timur Maju dan Sejahtera yang sudah lama dirindukan.

Namun kenyataan tidak demikian. Lebih banyak kecewa karena jauh dari ekspektasi. Sebagian orang bahkan menganggap Halmahera Timur di bawah pemerintahan Ubaid-Anjas justru mundur dari sisi infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.

Optimis kelak terpilih membawa Halmahera Timur ke fase perubahan yang signifikan maju hanyalah bualan semata. Estafet yang diemban justru berkutat pada keadaan yang sama. Bahkan wajah Kota Maba pun nyaris tak berubah.

Beragam pertanyaan pun bermunculan menagih komitmen Ubaid-Anjas. Di mana Halmahera Timur Maju Sejahtera?. Pemenuhan infrastruktur dan kesejahteraan sektor perekonomian rakyat kecil apakah hanya wacana belaka?. Apakah keduanya sudah memenuhi janjinya?. Siapa yang berani jawab. Tentunya kalau mau jujur ditanya satu-persatu jawabannya pasti “tidak”.

Fenomena sosial yang mencuat ihwal kemunduran, keterbelakangan, ketertinggalan ini terus diresahkan warga yang terbuai janji politik. Wajib rakyat menagih janji dan komitmen kekuasaan era Ubaid-Anjas. Saya sering mendengar wacana bahwa, Halmahera Timur masih tertinggal jauh dari kabupaten lain, Morotai contohnya.

Meski Halmahera Timur lebih dulu mekar pada 2003 silam, tapi sisi kemajuan daerah masih tertinggal beberapa fase. Padahal, Halmahera Timur adalah salah satu kabupaten yang masuk geo ekonomi global sektor industri pertambangan. Masa iya.

Kabupaten yang memiliki potensi lumbung nikel ini malah kala star dengan kabupaten lain di Maluku Utara yang hanya andalkan potensi parawisata. Memang harus diakui karena pariwisata di Pulau Morotai digarap dan dikelola secara baik. Ditambah sektor potensi perikanan yang maju.

Lalu pada usia 20 tahun Kabupaten Halmahera Timur ini apakah sudah “Maju Sejahtera”?. Belum juga. Dilihat pada sektor perekonomian, sudah sejauh manakah UMKM di kabupaten penghasilan tambang nikel ini tumbuh dan berkembang?. Sudah berapa UMKM yang menjamur. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM dalam bentuk intervensi?.

Produk lokal apa yang sudah dihasilkan dan sudah masuk dalam kompetisi pasar?. Begitu juga sektor pertanian dan perkebunan seberapa besar intervensi pemerintah baik soal distribusi pupuk, benih, dan intervensi harga pasar?. Sektor perikanan juga bagaimana?. Apakah sudah dikelola dengan baik?. Tidak. Nyaris semuanya lumpuh.

Lalu paling mengerikan adalah Halmahera Timur daerah penghasil tambang tapi mengoleksi angka kemiskinan paling tertinggi, berada di posisi 13,15 persen pada tahun 2022 (data BPS Dalam Angka Provinsi Maluku Utara). Di manakah keberpihakan pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat kecil yang tiap hari hanya mengharapkan uluran tangan pemerintah demi meningkatkan produktivitas ekonomi mereka.

Boleh dikata nyaris tidak ada keberpihakan pemerintah. Memang iya, di sisi lain tak bisa dinafikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sudah memberikan bantuan puluhan unit perahu fiber kepada kelompok nelayan di tiap-tiap Kecamatan.

Tapi itupun tak menjamin produktivitas mereka bisa meningkat karena fasilitas pendukung tidak terkelola dengan baik. Contoh ICS, aset yang kini jadi gedung angker. Lalu nanti hasil tangkap ikan para nelayan dijual kemana?. Apakah cuma sebatas konsumsi rumah tangga?. Tidak menjamin income nelayan itu bisa meningkat.

Efek buruk lainnya yaitu produktivitas perekonomian melemah. Lalu masyarakat terus berharap agar daerah ini bisa maju sejahtera, tapi harapan itu masih ilusi yang terus menerus menjadi mimpi di siang bolong.

Model pembangunan (Istilah Mansur Fakih, Develomentalisme) di tangan kekuasaan Ubaid-Anjas masih terlihat mengunakan gaya lama, masa pemerintahan sebelumnya. Fenomena ini mengemuka ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman lalu mendapatkan premis. Bahwa, era pemerintahan sebelumnya masih dibilang baik dibandingkan sekarang yang berkategori komplikasi stadium empat.

Alasan itu dilihat pada beberapa indikator. Di era Walhelmus mampu membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan yang tumbuh menjamur. Era Rudi Erawan produksi sektor pertanian berkembang pesat. Dinamika pemerintah terlihat cukup aktif. Pendidikan dan Kesehatan berkembang, justru Rudi membebaskan warga dari biaya pendidikan dan kesehatan. Era Almarhum Bupati Ir. Muhadi Mabud mampu merancang arah pembangunan yang baik walaupun hanya melanjutkan sisa periode terakhir.

Memang dimaklumi, periode Ubaid-Anjas yang begitu singkat, tak sampai 5 tahun. Sama hal dengan beberapa daerah di Indonesia yang berpilkada 2020 lalu. Mereka butuh kerja ekstra dan fokus memajukan semua sisi. Tapi itu bukan alasan mendasar, justru sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab siapa saja yang memegang tapuk kekuasaan.

Sedikit beruntung, Ubaid-Anjas sampai kini masih konsentrasi membangun konektivitas antar kecamatan, terutama Maba Utara dan Wasile Utara yang menjadi titik fokus membangun infrastruktur dasar, jalan, jembatan. Tak luput infrastruktur pendukung lainnya. Begitu juga program pembangunan sektor kesehatan dan bantuan piano untuk keagamaan ditamba kebaya khusus majelis ta’lim yang terus dipasok. Di Kecamatan lain pun sama. Kue pembangunan terbagi merata meski spesifikasinya agak sedikit beda.

Walaupun pemerintah masih punya itikad baik mendorong percepatan infrastruktur, tapi sektor lain, ekonomi kerakyatan misalnya masih berjalan statis, tak berkemajuan. Sektor pariwisata pun sama, tak dikelola. Padahal ada beberapa pulau termasuk Pasir Putih di Jara-jara sebagai potensi unggulan pariwisata. Pulau Paniki juga begitu. Akibatnya Pulau Paniki dikelola anak-anak muda dari Desa Loleolamo, Maba Selatan.

Wajar jika kita bertanya tentang peringatan HUT Halmahera Timur ke 20 tahun 2023 uoput bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM nya apa?. Ini menjadi catatan amat penting dikoreksi dan direduksi. Perayaan HUT ke 19 tahun lalu pun sama. Tak berdampak langsung ke pelaku usaha atau akar rumput yang tengah berusaha bangun dari keterpurukan ekonomi.

Justru sebagian orang menaruh penilaian bahwa perayaan HUT tiap tahun terkesan sebatas ajang seremoni. Tiap kali merayakan HUT pasti menguras APBD yang cukup fantastis tapi tak berdampak ke warga. Yang ada Justru dijadikan ajang kompetisi bersih-bersih median jalan, gerak jalan dan lomba lainnya.

Sementara framing warga dikoptasi dengan ivent lain, bola kaki misalkan. Itupun hanya khusus anak muda yang punya bakat dan talenta di bidang olahraga sepak bola.

Partisipasi kalangan lain tak ada. Sementara warga dihopnotis dengan kehadiran dua artis lokal Wizz Baker dan Sanza Soleman, pelantun lagu “Rindu Rumah” dan “Sama-sama enak” yang bakal menghipnotis anak muda, orang tua, juga pejabat termasuk Bupati Ubaid Yakub dan wakilnya Anjas Taher pada malam puncak perayaan HUT Halmahera Timur di Pandopo Jiko Mobon, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba.

Pertanyaannya kedatangan dua penyanyi itu dibayar dengan biaya seberapa besar?. Lalu manfaatnya apa?. Lebih masuk akal kalau pemerintah daerah menghadirkan para tokoh publik, sekelas Rocky Gerung, dan pakar ekonom lainya yang terkenal di Indonesia untuk membicarakan masa depan Halmahera Timur pasca 20 tahun mekar. Efeknya tentu memberikan stimulus pengetahuan dan klimaks bagi pemerintah daerah membangun Halmahera Timur lebih maju di masa akan datang.

Bagi saya, pemerintah daerah layak meruba cara pandang model perayaan HUT akan datang. Minimal, HUT yang menjadi perenungan perjuangan panjang pemekaran Kabupaten penghasilan tambang nikel ini layaknya digagas dalam bentuk kompetisi antar Desa, sehingga partisipasi aktif masyarakat tiap-tiap desa turut mengambil bagian. Sehingga warga merasa dilibatkan langsung dalam momentum tiap bulan Mei itu. (*)