Fraksi PKS Dukung Optimalisasi SDA Demi Kemakmuran Rakyat Halmahera Selatan
HALSEL, BRN – DPRD Halmahera Selatan terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis potensi daerah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS, Iwan Nan, yang juga merupakan Anggota Komisi I DPRD, saat ditemui usai Rapat Paripurna tanggapan Bupati Halmahera Selatan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. pada Selasa, 9 Juli 2025.
Menurut Iwan, Fraksi PKS akan terus mengawal implementasi visi-misi serta program strategis yang dicanangkan pemerintah daerah dalam RPJMD, karena itu merupakan instrumen penting bagi pembangunan Halmahera Selatan lima tahun ke depan.
Mari kita bangun Halmahera Selatan mulai dari pengelolaan SDA. Kami ingin SDA yang kita miliki tidak hanya menjadi sumber ekonomi saat ini, tetapi juga warisan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan, efisien, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci,” jelasnya.
Wakil Ketua Pansus RPJMD tersebut juga menyoroti sektor ekonomi agromaritim sebagai potensi unggulan yang perlu diberdayakan secara optimal.
“Daerah kita dikenal kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun laut. Maka, sektor agromaritim harus menjadi prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembangunan berbasis zonasi. Menurut Iwan, pendekatan tersebut relevan dengan kondisi geografis Halmahera Selatan yang tersebar dan berciri kepulauan.
“Dengan sistem pembangunan zonasi, pemerataan dan keadilan pembangunan dapat benar-benar dirasakan seluruh masyarakat di berbagai wilayah kabupaten,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan inklusif. (Al/Red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
