DPRD Kota Ternate Minta Tunda Pembayaran Hutang Pihak Ketiga
Muhajirin: Harus Prioritaskan TPP
|
| Muhajirin Bailussy. |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate
meminta pemerintah menunda pembayaran hutang pihak ketiga atas pekerjaan
multiyears. Muhajirin Bailussy menyebut, pembayaran sisa anggaran tersebut
bukan sesuatu yang urgensi.
Ketua DPRD Kota Ternate ini menyatakan, Pemerintah Kota
Ternate harus memprioritaskan tunjangan tambahan penghasilan atau TTP bagi
aparatur sipil negera.
“Keuangan lagi tidak stabil, kok pemerintah justru memprioritaskan
pembayaran multiyears ketimbang kebutuhan para aparatur sipil negara (ASN),”
kata Muhajirin, Kamis, 24 Februari 2021.
Polisi PKB itu mengemukakan hutang pemerintah terhadap
pihak ketiga tersebut berkisar Rp.1 Milyar. Tunggakan bawaan dari 2020 ke 2021 ini
belum terhitung dengan anggaran refocusing untuk penanganan virus corona disease atau Covid-19.
Muhajirin menyarakan agar pemerintah mencari atau membuat
skema melunasi semua hutang. Menurutnya, pemerintah boleh saja memprioritas
pembayaran hutang pihak ketiga, asalkan tidak mengabaikan hak ASN.
“Jika mahu bayar hutang, dahulukan dulu TTP. Padahal, multiyears
di November-Desember juga sudah pernah dicairkan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
“Jangan
utamakan sesuatu yang tidak penting yang pada akhirnya mengganggu keuangan
daerah. Kali ini DPRD tidak main-main, kami tetap mengingatkan kepada
pemerintah daerah agar memprioritaskan hal-hal yang dianggap penting. TTP harus
menjadi prioritas,” tambahnya. (ham/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
