DPRD dan Pemkab Morotai Bahas Tiga Agenda
MOROTAI, BRN – Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna, Selasa (02/07). Paripurna
di pimpin Ketua DPRD Morotai Fahri Haerudin di dampingi Wakil Ketua I Ricad
Samatara dan Rasmin Fabanyo.
Sidang pembahasan
bersama pemkab ini tiga agenda, yaitu penyampaian Dokumen Rancangan Perda
tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2018, Penyerahan Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2019,
danPenyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD setempat terhadap APBD 2020.
Pimpinan
sidang, Fahri Hairudin menyebut LPJ pelaksanaan APBD adalah salah satu
ketentuan umum baku mengontrol sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ini menurutnya
didasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fahri mengatakan,
penegasan LPJ tersebut tertuang dalam Pasal 320 ayat (1). Dalam pasal ini
ditegaskan kepala daerah berkewajiban menyampaikan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan.
“ Selanjutnya
di periksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya,
apresiasi patut kami haturkan kepada pemerintah daerah dan jajarannya karena
bahan materi dari APBD 2018 dalam Ranperda ini telah di audit dan mendapat
penghargaan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” ujarnya.
Selain
berkewajiban, lanjutnya, LPJ itu sifatnya mendorong tumbuhnya semangat
obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja
pemerintahan di tahun yang akan datang.
Wakil
Bupati Morotai Asrun Padoma ikut senang. Orang nomor dua di bibir pasifik ini
mengakui upaya, kerjasama dan sinergi dalam pengelolaan keuangan berbuah hasil
dan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengeualian atau WTP BPK RI
Perwakilan Maluku.
“ Ini
yang kedua kalinya secara berturut-turut. Itu artinya pengelolaan keuangan
pemerintah daerah sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
“ Saya
tidak henti-hentinya menegaskan, serta mendorong kepada seluru jajaran pejabat
di lingkungan Pemda Pulau Morotai, serta para staf mulai dari tingkat Kabupaten
sampai Desa untuk senantiasa tingkatkan kapabilitas dan kompetensi serta
semangat mengoptimalkan pelayanan secara riil, adil dan merata kepada seluruh
lapisan masyarakat Pulau Morotai,” sambungnya. (fix/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
