BPK Temukan 15,7 Miliar Anggaran Hibah dan Bansos Pemprov Malut Bermasalah  

SOFIFI,BRN – Penyaluran anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Maluku Utara tahun 2022 ditemukan sebesar Rp. 15.778.308.432.00 tidak tepat sasaran.

Hal ini terungkap melalui laporan hasil Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara Nomor . 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023.

Laporan tersebut termuat Surat  Keputusan  (SK) Gubernur Nomor  278.1/KPTS/MU/2022  tentang  penetapan  penerima  hibah  dan  bantuan  sosial dalam   bentuk   uang,   barang dan Jasa   kepada   lembaga   pemerintah,  organisasi kemasyarakatan, Bantuan Sarana Ibadah dan Badan/Lembaga kelompok masyarakat bersifat sosial dan SKPD pemberi hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan SK gubernur Maluku Utara Nomor 400.4/KPTS/MU/2022.

Melalui pemeriksaan atas register SP2D SKPD, SK penetapan penerima hibah dan perubahannya, dan  dokumen  pertanggungjawaban  belanja  hibah, BPK menemukan ketidakwajaran pembayaran sebesar Rp. 9.620.051.078.00 yang diperuntukkan pembayaran hibah barang sebanyak 92 penerima yang tidak tercantum dalam SK Gubernur.

Selain itu, ditemukan anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp 6.158.257.954,00 yang juga tidak sesuai peruntukanya.

Hasil pemeriksaan pada buku besar Bantuan Sosial diketahui terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai peruntukan antara lain digunakan untuk dukungan event pariwisata, pembelian buku dan perabot perpustakaan, belanja hewan kurban dan beasiswa dosen. (tim/red)