Brindonews.com
Beranda News Bawaslu RI Lounching Pojok Pengawasan Pemilu

Bawaslu RI Lounching Pojok Pengawasan Pemilu





Foto Bersama Komisioner Bawaslu RI dan Malut Serta Wakil Wali Kota Ternate 

TERNATE, BRINDOnews.com – Lounching
pojok pengawasan Pemilu di Kota Ternate, diresmikan langsung Ketua Koordinator
Devisi Pengawasan dan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad
Hafifudin, Kamis (21/12/2017).





Sambutanya Hafifudin mengatakan,
pojok pengawasan pemilu merupakan ihktiar untuk membuat akses antara publik
dengan Bawaslu. ” Kalau ada masyarakat yang ke Bawaslu, tidak harus ketemu
dengan komisionernya lagi. Dengan adanya wadah ini lebih mudah dalam melakukan
pengawasan “, katanya. 

Kata dia, pojok pengawasan
pemilu (Panwaslu) harus menjadi rumah bersama (publik), sehingga tidak
menimbulkan kepentingan tertentu. ” Siapapun dia yang mau datang, Bawaslu
ataupun Panwas harus menerima mereka dengan baik. Masyarakat juga merupakan
elemen penting dalam melakukan pengawas “, ujarnya. 

Menurutnya, pengawasan
sejatinya harus menunggal dan sejajar dengan masyarakat, sehingga tugas dan
kewajiban pengawas akan selalu berada pada orbitnya sendiri. ” Kalau sudah
ada jalan antara pengawas dan masyarakat, kita akan bisa mengatasi yang namanya
kecurangan-kecurangan yang selama ini menjadi problem terutama di saat momen
politik “, pungkas Hafifudin.





Ketua Panwaslu Kota Ternate,
Rusli Saraha mengatakan, pesta demokrasi sejatinya sebuah pesta rakyat yang
diadakan dalam hari-hari tertentu. ” Tentunya kita menginginkan setelah
berakhirnya pesta demokrasi semua akan merasakan senang, tentram dan damai
“, ungkap Rusli.

Menurutnya, money politik dan
politik kecurangan merupakan satu keutuhan sejati yang tidak dapat dipisahkan
begitu saja. Akan tetapi membutuhkan integritas yang tinggi untuk mengatasi
kedua hal tersebut. ” Kedua hal ini memiliki siklus yang berkesenambungan
cukup kuat. Ini tentunya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat “,
terangnya. 

Dalam mengatasi kedua problem
tersebut, diperlukan konsentrasi dan integritas yang tinggi. Selain itu, peran
aktif masyarakat dan seluruh stockholder dapat membantu guna melakukan
pengawasan. ” Ketika penyelenggara memiliki integritas yang kuat, saya
hakul yakin kecurangan itu tidak akan mungkin terjadi dalam pemilu nanti
“, harapnya. (emis/red).





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Iklan