Akademisi Pertanyakan Urgensi dan Keinginan Pemkot Ternate Bangun Rumdis Kejaksaan

TERNATE, BRN – Langkah Pemerintah Kota Ternate lebih mendahulukan pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan mendapat sorotan. Muammil Sunan menyebut, urgensi gelontoran Rp5,8 miliar untuk pekerjaan lima unit rumah dinas tipe 36 itu dipertanyakan.

Akademisi Unkhair Ternate ini mengatakan, Pemerintah Kota Ternate harus lebih ekstra fokus pemenuhan atau pemerataan pembangunan di tiga kecamatan terluar. Kesenjangan pembangunan di Moti, Hiri Batang Dua harus jadi super prioritas Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman.

“Kita tidak sekadar lihat nilai Rp5,8 miliarnya, tapi manfaatnya apa?. Memang publik akan melihat Rp5,8 M itu nilai yang cukup besar, namu yang perlu dilihat adalah ketimpangan pembangunan di Kota Ternate, khususnya Moti Hiri dan Batang Dua, ini yang harus jadi fokus. Kan esuai visi pak waki kota, yaitu faduli BAHIM (Moti, Hiri dan Batang Dua),” jelas Muammil ketika dimintai tanggapan soal pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan, Selasa 18 Juli.

Permasalahan air bersih, pengelolaan sampah dan pelayanan dasar lainnya masih menjadi pekerjaan rumah M. Tauhid Soleman disisa waktu jabatan. OPD-OPD harusnya lebih mementingkan 16 program prioritas RPJMD, bukan membiayai kegiatan yang tidak sama sekali memberi ouput terhadap masyarakat.

“Ketimpangan pembangunan di tiga kecamatan terluar ini sangat mencolok sekali. Pemerintah kota harusnya fokus tiga kecamatan ini. Air bersih dan sampah di Kota Ternate juga masih butuh perhatian besar dan keseriusan pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus ada program prioritas,” katanya.

Pemerintah, menurut Muammil, tidak akan mungkin merealisasi 16 program prioritas RPJMD jika sibuk mendanai kegiatan yang sangat tidak terlalu penting.

“Apa yang menjadi keinginan pemerintah kota membangun rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan. Orang banyak bertanya-tanya, tujuannya apa?. Pembangunan di kota belum nampak, apalagi di Moti, Hiri dan Batang Dua yang sampai sekarang masih ribut-ribut soal Pelabuhan Hiri, akses jalan, jaringan telekomunikasi di Batang Dua. Pemerintah kota mestinya fokus pada kegiatan yang memberi dampak luas”.

“Saya lihat dua terakhir ini pemerintah kota tidak serius dan tidak fokus pada kegiatan yang sudah menjadi program kerja dalam RPJMD maupun RKPD. Saya sangat berharap DPRS tetap konsisten menolak pembiayaan yang tidak pro terhadap pelayanan dasar. Sebab kenapa, dalam musrembang itu tidak ada namanya pembahasan pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan,” terangnya. (red)