Dinas Pertanian Malut Gelar Rakor Pencanangan dan Percepatan Gerakan Tanam:
SOFIFI, BRN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pencanangan dan Percepatan Gerakan Tanam yang digelar Dinas Pertanian Provinsi di Bali Room Lantai VI Muara Hotel Ternate, Kamis (14/09/2023).
Kegiatan Rakor yang digagas Dinas Pertanian Provinsi itu melibatkan seluruh stakeholder serta Dinas Pertanian Kabupaten/kota.
Sekprov dalam sambutannya menyampaikan, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura yang tersebar di kabupaten/Kota.
Menurutnya, daerah sentra produksi tanaman pangan dan kawasan hortikultura di Provinsi Maluku Utara ini yang memberikan kontribusi terhadap produksi Padi cabe tahun 2022 sebesar 24.706 ton GKG dan GKG untuk itu diharapkan sisa pertanaman pada MT Asep diharapkan bisa mendongkrak peningkatan produksi pada tahun 2023. Mengenai hal ini kata Samsuddin, kedepan diperlukan tata niaga yang lebih baik agar produksi komoditas-komoditas strategi yang ada di sentra produksi dapat sampai ke pasar/konsumen tepat waktu
Saya berharap rantai pasok yang tidak terlalu panjang, harga stabil dan terjangkau masyarakat, namun tetap menguntungkan petani sehingga petani bergairah untuk meningkatkan produksinya,”ungkapnya.
Menurut Samsuddin, rantai pasok komoditas Tanaman pangan dan hortikultura khususnya Beras, Bwang Merah, cabe dan Tomat dari petani produsen sampai ketangan konsumen yang terjadi selama ini cukup panjang. Dari petani sampai ke tangan konsumen dapat melewati 4 sampai 5 mata rantai, hal ini menyebabkan terjadinya disparitas harga yang tinggi antara harga ditingkat petani dengan harga eceran yang dibayar oleh konsumen.
“Rantai pasok ini dapat diperpendek sehingga harga ditingkat petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen tidak terlalu besar perbedaannya,”katanya.
Sementara Kadis Pertanian, Muhtar Husen menyatakan, rakor yang diselenggarakan hari ini diharapkan dapat membangun kesepakatan penting dan riil sehingga dapat mendorong tingkat akuntabilitas kinerja instansi, baik teknis maupun administrasi (manajemen). Beberapa kesepakatan penting antara lain a) sasaran luas tanam, panen dan produktivitas serta skenario produksi 2023. Menurutnya, hasil kesepakatan ini akan diinformasikan secara berjenjang kepada pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian dan Gubernur, Bupati Walikota.
“Kesepakatan ini akan kami bahas sebagai masukan bagi penajaman strategi dan kebijakan yang ada,” tandasnya. (**)
Baca Juga:
Artikel Terkait
