Yang Harus Dilakukan Pemerintah Madium Atasi Kendala Pendidikan Inklusif

Redaksi author photo

Sandya Cahya Abadi. (istemewa).
 

Sandya Cahya Abadi | Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.


Pendidikan inklusif merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Akan tetapi berbagai perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, belum sepenuhnya mengadopsi pendidikan inklusif sebagai salah satu pendekatan dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

Hal itu kemungkinan merupakan sebuah fase peralihan menuju sistem pendidikan inklusif. Dengan demikian, harus ada penyempurnaan kebijakan dengan mengadopsi paradigma pendidikan inklusif yang sesungguhnya. Bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya bagi pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan partisipasi anak bersekolah.

Masih banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum memperoleh hak Pendidikan. Menurut data Direktorat PSLB, Kemensos Tahun 2007 menyebutkan, jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7 persen atau sekita 78 ribu dari sekitar 300 ribu anak di Indonesia. Itu artinya masih terdapat sekitar 65 persen ABK yang masih terabaikan hak pendidikannya (Sunaryo 2009).

Pada tahun 2012, data Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (DPKLK) Kemendikbud menyatakan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai satu juta orang. Dari jumlah ini, hanya 85 ribu anak (25,92%) yang mendapat layanan pendidikan formal, baik di sekolah khusus (SLB) ataupun sekolah inklusif. Artinya, masih ada 200 ribu anak berkebutuhan khusus (74,08%) yang belum mengenyam pendidikan di sekolah.

Sementara itu, Pusat data dan Informasi (Pusdatin), Kemensos memaparkan bahwa pada tahun 2011, terdapat sekitar 4,8 juta jiwa anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia, yang terdiri dari anak telantar tiga juta anak jalanan: 83 ribu jiwa dan anak nakal: satu juta jiwa.

Anak yang termasuk kategori PMKS, seharusnya menjadi bagian dari “anak berkebutuhan khusus”. Artinya jumlah anak berkebutuhan khusus akan makin besar. Apabila terdapat koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kemendikbud untuk menyatukan sistem pendataan siswa berkebutuhan khusus dan anak PMKS, maka akan didapatkan gambaran yang lebih utuh sehingga akan memudahkan analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan inklusif.

Seharusnya, hakikat pendidikan inklusif di Indonesia harus ada penggabungan pendidikan reguler dan pendidikan khusus ke dalam suatu sistem sekolah. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan semua siswa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemerataan pendidikan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kemudian Pasal 11, ayat (1) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Maka dari itu, sebaiknya harus ada pendidikan yang sama rata sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyediakan paling sedikit satu GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan serta penyelenggara pendidikan inklusif, dan dalam hal ini pemerintah provinsi wajib membantu tugas-tugas dimaksud (baca Pasal 10).

Dalam implementasinya, masih terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Artinya, peraturan sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dijalankan karena adanya kendala kurangnya sumber daya guru, khususnya GPK di daerah. Keberadaan mereka masih dirasakan menjadi masalah utama, khususnya bagi sekolah yang lokasinya terlalu jauh dari SLB, karena sering kali GPK merupakan guru SLB yang mendapat tugas khusus.

Penugasan khusus guru SLB sering kali masih menjadi masalah karena kebijakan tentang hal ini belum berjalan semestinya. Contohnya, seperti Pendidikan inklusif di Kota Madiun yang di tunjukkan dari Dinas Pendidikan yakni SD Negeri 02 Winongo, SD Negeri 02 Taman, SMP Negeri 8 Madiun, SMP Negeri 9 Madiun dan SMP Negeri 10 Madiun. 

Kendala yang dihadapi Sekolah Inklusif di Kota Madiun Ada 2 (dua) hal. Yaitu tenaga kependidikan khusus yang menjadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), dan masalah fasilitas atau biasa disebut dengan sarana dan prasarana.

Imbas GPK di sekolah-sekolah inklusif di Kota Madiun belum ada, orangtua siswa berkebutuhan khusus mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi pendamping. Pendampingan biasanya dilakukan tante, kakak, paman, dll. Bagi orangtua siswa dari keluarga mampu, mereka menyewa seorang shadow teacher dan guru-guru yang  ditempatkan  pada  pendidikan  inklusif  mesti memiliki  penguasaan  akan  fungsi  dan  tugas  yang lebih  dibandingkan  dengan  guru.

Tugas Guru Pembimbing Khusus adalah menyusun instrument asesmen pendidikan bersama-bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran; membangun  sistem  koordinasi  antar guru,  pihak  sekolah  dengan  orangtua  siswa; memberikan  bimbingan  kepada  anak  berkalainan, sehingga  anak  mampu  mengatasi  hambatan  atau kesulitan  dalam  belajar; memberikan  bantuan; dan sharing pengalaman kepada  guru  kelas  dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan khusus kepada anak luar biasa yang membutuhkan.

Kenyataan di lapangan, sekolah-sekolah inklusif di Kota Madiun belum menunjukkan hal-hal yang diamanatkan Permendiknas di atas. Tentu ini menyebabkan kurang siapnya sekolah dalam melaksanakan layanan pendidikan inklusif. Sekolah inklusif harus memiliki tenaga pendidik khusus atau yang disebut dengan GPK.

Namun kenyataan di sekolah-sekolah inklusif di Kota Madiun belum memilikinya sama sekali. Inilah yang menyebabkan sekolah belum siap untuk melaksanakan layanan pendidikan inklusif secara maksimal. 

Apabila seluruh sekolah inklusif di Kota Madiun mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif, maka sudah tentu akan memahami penuh tentang pelaksanaan layanan  pendidikan inklusif. Dan Apabila kendala-kendala yang di hadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kota Madiun teratasi, layanan pendidikan inkusif di sekolah-sekolah inklusif akan berjalan secara baik dan benar dengan sendirinya.

Apabila sekolah-sekolah inklusif sudah menyatakan siap dalam melaksanakan layanan pendidikan inklusif, sudah seharusnya Dinas Pendidikan Kota Madiun memperhatikan layanan pendidikan inklusif yang terselenggara dan segera melakukan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah inklusif.

Mungkin adanya perangkat perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, telah mendukung ke arah penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun peraturan perundangan yang ada masih perlu disempurnakan dan yang lebih penting juga disosialisasikan. Akan tetapi, sejauh mana amanat tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sekolah reguler, dan  pihak-pihak terkait lain termasuk masyarakat.

Hal yang lebih penting adalah kesinambungan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk memberikan akses bagi setiap warga negara  dengan segala perbedaan. Hal itu akan terwujud jika semua pihak mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pendidikan inklusif. Tidak ada lagi yang berpendapat bahwa pendidikan hanya akan efektif jika  peserta  didik  homogen, yang unggul bergabung dengan  yang unggul, yang berbakat istimewa berkumpul dengan yang berbakat istimewa, yang  penyandang  disabilitas  dengan  penyandang  disabilitas. Pandangan tersebut akan mengkotak-kotakkan peserta didik serta melahirkan perasaan superioritas dan inferioritas. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini