Upaya Pemerintah Atasi Pemidanaan Napi di Masa Covid

Redaksi author photo
Gita Sasrawati.

Gita Sasrawati  |  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

 

Presiden Jokowi dalam kesempatannya pada sebuah konferensi pers 31 Maret 2020 lalu mengumumkan kebijakan dalam rangka menghadapi Covid-19. Pengumuman ini lebih menitikberatkan pada strategi pemerintah menghadapi corona virus sebagai pandemi global.

Dalam mandatnya, presiden mengatakan bahwa kebijakan yang akan dipilihnya yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang digunakan untuk menanggapi terjadinya kedaruratan kesehatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Sekarwangi, 2020: 147).

Kebijakan-kebijakan itu kemudian diimplementasikan dalam wujud menjaga jarak sosial, kerja dari rumah, pembelajaran secara daring, dan membatasi kegiatan diluar rumah.

Namun, semua wujud dari kebijakan pemerintah di atas hanya dikhususkan untuk masyarakat biasa, sedangkan adapun kebijakan yang berkenan dengan sistem hukum dan pemidanaan di Indonesia bagi mereka yang sedang berada di dalam bui, yakni pembebasan narapidana lewat program asimilasi serta hak integrasi.

Pemeberian asimilasi kepada narapidana (napi) diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Kemenkuhmham dalam mandatnya mengeluarkan aturan ini guna menangani pencegahan serta penanggulangan terjadinya penyebaran virus Covid-19 dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Keputusan itu dipertimbangkan dengan rasional bahwa penyebaran Covid-19 berjalan cepat, namun kondisi lapas yang justru sudah memasuki over capacity (kelebihan kapasitas) sehingga kondisi tersebut mempersulit narapidana melakukan social distancing.

Kelebihan kapasitas pada lapas mendorong negara agar membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara memiliki tanggung jawab menjamin dan memastikan hak hidup setiap warga negaranya terpenuhi dan terlindungi di masa pandemi. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencapai 270.386 orang. Ini sudah termasuk over capacity. Sementara daya tampung lapas hanya mampu menampung 131.931 orang (Kurnianingrum, 2020: 5).

Hingga 8 April 2020, sejumlah 36.554 narapidana baik anak maupun dewasa telah dikeluarkan (dibebaskan) lewat program asimilasi serta hak integrasi, dan jumlahnya terus akan dipastikan bertambah. Namun, pembebasan narapidana yang semula dimaksudkan supaya bisa memutus mata rantai penyebaran wabah ternyata menuai berbagai kontroversi. Pasalnya, sejak pertengahan tahun 2020 klaster Covid-19 di dalam lapas sudah terjadi. Sesuai data yang disampaikan Kemenkumham, kondisi overcrowding dalam lapas menyebabkan narapidana terpapar Covid-19 mencapai 4.343 orang pada bulan Februari lalu (Guritno, 2021).

Ini tentu dikhawatirkan jika program pemberian asimilasi untuk narapidana tidak dilakukan dengan sistem seleksi yang benar dan ketat maka akan berpotensi menyebarkan Covid-19 kepada masyarakat luas usai narapidana tersebut dilepaskan.

Pemberian kebebasan untuk narapidana lewat program asimilasi serta integrasi pada kenyataannya telah mengalami berbagai problematika dan kontroversi. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan tujuan agar dapat memerangi penyebaran wabah Covid-19.

Di sisi lain, justru terdapat aturan bagi mereka yang melanggar PSBB akan terancam masuk bui sebagaimana telah diatur pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Regulasi tersebut selanjutnya direspon pemerintah melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sesuai peraturan mengenai PSBB, pencegahan wabah Covid-19 digagas pemerintah dengan cara memberlakukan sanksi pidana kepada pelanggar. Sedangkan, data dan fakta menunjukkan bahwa lapas tengah memasuki kondisi melebihi kapasitas. Jika seorang pelanggar prokes pada masa PSBB diancam masuk bui maka akan berpotensi menyebarkan Covid-19 bagi penghuni lapas lainnya, dan klaster Covid-19 dalam lapas untuk narapidana yang terpapar disinyalir akan semakin bertambah.

Hal tersebut mungkin terjadi karena seorang pelanggar prokes bisa saja positif Covid-19 akibat melanggar aturan dan tidak mematuhi anjuran menjaga kesehatan di masa pandemi. Selain itu, hukum pidana sejatinya harus ultimum remedium, yang berarti hukum pidana menjadi usaha terakhir dalam memperbaiki pola tingkah laku manusia.

Apabila membaca UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana dimana ia melaksanakan pidana kemudian kemerdekaannya hilang dalam Lapas (Hadisuprapto, 2020).

Definisi dari terpidana yaitu orang yang mendapatkan sanksi pidana melalui putusan pengadilan dengan sifat incracht. Walaupun seorang terpidana kehilangan kemerdekaannya, namun dalam sistem pemasyarakatan Indonesia hak-hak narapidana tetap dijamin dan dilindungi.

Faktor penyebab terjadinya paradoks narapidana di masa pandemi adalah konflik antar norma. Ketidak sesuaian antara substansi dengan implementasi dalam kebijakan asimilasi juga menimbulkan konflik norma antara Permenkumham mengenai syarat pemberian asimilasi dengan UU No. 6 tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.

Tujuan dari diberlakukannya UU kekarantinaan kesehatan adalah untuk memutus penyebaran virus dengan membatasi kegiatan individu atau pembatasan suatu wilayah yang terjangkit wabah yakni Covid-19.

Sementara, kebijakan asimilasi bagi narapidana justru dapat meningkatkan laju penyebaran Covid-19 karena semakin bertambahnya jumlah orang yang berada di lingkungan masyarakat dan melihat adanya fakta bahwa di dalam lapas telah terjadi klaster penyebaran Covid-19, selain itu hal yang dikhawatirkan terjadi dari kebijakan asimilasi ini adalah tidak menutup adanya kemungkinan angka kejahatan akan semakin meningkat karena ulah narapidana yang dibebaskan melakukan tindakan kriminal lagi.

Upaya atau solusi guna mengatasi pemidanaan yang menyebabkan paradoks norma di masa pandemi yaitu merumuskan adanya model pemisalah narapidana saat di dalam lapas dan kepada narapidana yang akan diberikan asimilasi.

Model pengaturan selection system digagas untuk menyeleksi narapidana yang layak untuk diberikan asimilasi dengan catatan tidak diberlakukan bagi narapidana khusus, tidak memiliki penyakit bawaan yang rentan terpapar Covid-19, perilaku dan keterampilan terjamin baik agar tidak melakukan tindak kriminal kembali.

Sedangkan, separation system dirancang untuk memisahkan sementara narapidana pelanggar prokes dengan narapidana umum, sehingga kekhawatiran akan penyebaran Covid-19 semakin tinggi dalam Lapas tidak terjadi. Kedua sistem ini dibuat sebagai jalan tengah untuk mengcover antara pandemic dengan konteks pemidanaan. (*) 

Artikel ini sebelumnya dipublis di kompasiana dengan judul: Paradoks Pemidanaan terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19.

Share:
Komentar

Berita Terkini