Ternyata Ini yang Menyebabkan DBH Tambang Malut Kekecilan 

Redaksi author photo

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya.

TERNATE, BRN
- Penyebab kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) Maluku Utara di sektor tambang diketahui sudah. Pemicunya yaitu nihilnya data produksi pertambangan.

Penjelasan ini dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya ketika ditemui awak media, Senin, 9 Januari kemarin.

Ia mengatakan, tidak tercatatnya data produksi pertambangan di Maluku Utara berimbas pada pembagian hasil. Selama ini, Pemerintah Maluku Utara hanya mengacu pada data Kementerian ESDM.

“Tentu hal ini pengaruhi DBH kita. Bahkan masalah ini jadi sorotan para akademisi hingga saat ini,” ucapnya.

Daerah penghasil seperti Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur, sambung Purbaya, justru pertumbuhan ekonomi lemah dan tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin.

“Ini harus dirubah jangan sampai daerah penghasil tambang jadi daerah yang miskin. Cara merubah tentunya dengan alokasi anggaran yang disampaikan ke pusat. “ Kemarin rapat dengan Kementerian Keuangan responya sudah bagus, tinggal Kementerian ESDM buka data, sehingga ada data perbandingan,” katanya.

Mantan Kepala Inspektorat Maluku Utara ini menambahkan, sistem pelaporan hasil produksi tambang dilakukan satu arah, hanya disampaikan ke Kementerian ESDM.

“Kita di provinsi tidak ada. Ini kelemahannya. Kenapa kita kosong, karena tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara wajib menyampaikan data ke pemerintah provinsi dalam hal ini dinas ESDM”.

“Jadi seolah-olah kita yang kejar, harusnya ada regulasi mewajibkan. Sehingga data yang disampaikan perusahaan tambang ke dinas ESDM nantinya direkonsiliasi dengan data Kementrian ESDM. Sekarang inikan dinas ESDM kita tidak punya data,” cetusnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini