Sahkan Perda PUG, DP3A Malut: Perlu Dukungan Anggaran yang Responsif Gender

Redaksi author photo

Kepala Dinas P3A Maluku Utara, Musyrifah Alhadar.

TERNATE, BRN
- Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku Utara menyepakati enam rancangan peraturan daerah (perda) menjadi peraturan perundang-undangan. Perda Pengarustamaan Gender salah satunya. 

Payum hukum yang disingkat PUG ini disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku Utara, Kamis, 5 Januari.

Perda lain yang disahkan yaitu, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Penyelenggaraan Keolahragaan; dan Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menyampaikan, dari enam perda tersebut, satu diantaranya merupakan usulan atau inisiatif DPRD. Sedangkan sisanya usulan pemerintah.

Setelah pengundangan akan kami tindaklanjuti dengan merumuskan langkah-langkah operasional dengan mempersiapkan serta menetapkan produk hukum yang tingkatannya lebih rendah dari peraturan daerah,” kata gubernur dua periode itu.

Ia menambahkan, terdapat perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan materi enam perda tersebut.

“Tapi itu dinamika dalam rangka menyatukan persepsi guna melahirkan perda untuk penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, serta dalam rangka memboboti kualitas materi muatan ranperda untuk dijadikan payung hukum,” sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) Maluku Utara, Musyrifah Alhadar menuturkan, perda sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi. Dan, adanya anggaran yang responsif gender dalam mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan.

“Berharap ada dukungan anggaran yang responsif gender,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini