Porsi DBH Tambang Kecil, Ahmad Purbaya: Perlu Diperjuangkan di Pusat

Redaksi author photo

Ahmad Purbaya.

TERNATE, BRN
- Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi dana bagi hasil sektor tambang sebesar 16 persen setiap tahunnya. Khusus kabupaten kota penghasil tambang, mendapat jata sebesar 30 persen.

Kendati begitu, pembagian porsi tersebut dirasa sangat sedikit dan tidak sebanding dengan hasil bumi yang diproduksi perusahaan pertambangan di Maluku Utara. Maluku Utara mestinya dapat jatah lebih. 

“Dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan masih kekecilan. Sebab, selama ini pembagian DBH sektor pertambangan dari pusat ke provinsi dan kabupaten kota sangat tidak adil bagi daerah-daerah penghasil tambang,” kata Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, Rabu, 11 Januari.

Purbaya mengatakan, kecilnya porsi DBH sektor tambang perlu diperjuangkan agar Maluku Utara mendapat perhatian dan profit lebih. Mengingat Provinsi Maluku Utara adalah daerah penghasil tambang.

“Kami akan memperjuangkan DBH, karena selama ini daerah merasa tidak sesuai dengan hasil tambang Maluku Utara. Kemudian harus ada perubahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat agar direview kebijakannya sehingga lebih diuntungkan pemerintah provinsi sebagai penghasil tambang. Pembagian dari pusat ke kita belum maksimal,” ujarnya.

Rapat koordinasi DBH kabupaten kota yang digelar Senin kemarin, tujuannya memperjuangkan  dana bagi hasil. Hasil pertemuan ini nantinya dikonsultasikan ke DPRD Maluku Utara dan Komisi XI DPR RI. Tujuan lainnya yaitu engajak provinsi-provinsi penghasil tambang lainnya untuk bersatu dan menyatukan persepsi dalam rangka perubahan regulasi.

“Dengan begitu, pusat bisa berpihak ke provinsi penghasil tambang. Masih ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Artinya kita proses tapi secara elegan bagaimana caranya, karena inti permasalahan di daerah itu adalah uang. Kita kekurangan duit untuk membiayai pembangunan kita yang begitu besar. Apalagi model provinsi kita adalah kepulauan yang tentunya butuh dana besar agar bisa menyentuh setiap wilayah,” tandasnya.

Langkah lain yang dilakukan, lanjut Purbaya, yaitu mendudukkan data hasil produksi pertambangan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan data Kementerian ESDM.

“Jadi nanti kita lihat di mana ketidaksesuaian data itu akan kita sesuaikan. Kalau memang data kita sesuai, maka mohon diterima untuk diperbaiki. Jadi esensinya kita perbandingkan data dengan kementerian. Sebenarnya sumber data ada di kabupaten/kota, dan kita di provinsi hanya koordinator. Untuk itu diharapkan bersama-sama sampaikan permasalahan ini di kementerian,” terangnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini