Polemik Beasiswa ‘Bodong’

Redaksi author photo

ZULAFIF SENEN, S.H., M.H.


Penulis adalah Akademisi Hukum dan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN-PERMAHI). 

 

Makin berkembangnya suatu zaman, maka makin berkembang juga suatu kejahatan itu sendiri”. (Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H) 

No Perfect Crime memiliki arti bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Merupakan suatu adagium hukum yang populer dalam dunia hukum. Berbicara mengenai kejahatan, bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja bisa terkena daripada jeratan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pada sudut pandang ini, penulis mencoba mengulas kasus beasiswa ‘bodong’ yang sementara diadvokasi. Bagi penulis, kasus ini perlu mendapatkan atensi publik, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dugaan beasiswa ‘bodong’ ini terjadi di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta.

Aturan mengenai beasiswa pendidikan (Kartu Indonesia Pintar) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pasal 1 pada peraturan ini dijelaskan secara komprehensif: “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan”. 

Sayangnya, pihak pemberi bantuan tidak mengikuti pedoman sesuai arah penyaluran beasiswa pada peraturan dimaksud. Sering terjadi perbedaan pelaksaan dalam praktik beasiswa KIP, dan kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu guna meraup pundi-pundi rupiah dengan cara yang tidak semestinya.

Bahkan ditemukan dalam praktik ditemukan hal-hal bertentangan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIP: Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah. 

Pasal 1 ayat 4 juga demikian. Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program Bantuan UKT/SPP adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada mahasiswa aktif untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan mahasiswa.

Juga bertentangan dengan Pasal 2 tentang prinsip yang dijelaskan dalam  Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program KIP. Ada enam prinsip di dalamnya: efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.

Kaitannya dengan kasus beasiswa ‘bodong’ ini, bila dicermati, keenam prinsip tersebut boleh dibilang belum terpenuhi. Sebab, pihak pemberi masih memanfaat untuk meraup keuntungan. Sebagian penerima bahkan memlih pulang kampung dan tidak melanjutkan kuliah. Itu artinya, prinsip manfaat, efisien, dan efektif tidak kesampaian. Bukan cuma itu. Setiap penerima bahkan dipatok jutaan rupiah sebagai uang tanda terimakasih. Apakah ini namanya kepatutan?. 

Polemik dan Minimnya Pengawasan 

Polemik kejahatan pada dunia pendidikan bukan barang baru. Penyaluran beasiswa kerap salah sasaran kerap terjadi. Minimnya pengawasan masih menjadi penyebab utama. Segelintir oknum kadang memanfaat celah ini_sekalipun mereka tahu berdampak hukum bagi mereka.

Secara aturan sudah dijelaskan secara komprehensif apa itu program beasiswa KIP. Dalam pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022 yang diterbitkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (puslapdik) sangat jelas. Yaitu pembebasan biaya seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah pendidikan, dan bantuan biaya hidup.

Kenyataannya berbailk. Faktanya, segelintir oknum justru memanfaatkan kepolosan penerima beasiswa dengan dalil uang pengamanan kuota, uang pendidikan, bahkan ada yang secara terang-terangan meminta uang terimahkasih. Padahal, praktik-praktik jahat semacam ini tidak ada sama sekali ditemukan dalam aturan maupun, termasuk pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022 oleh Puslapdik.

Segelintir oknum pemerintah ini sudah sepantasnya dievaluasi oleh Kemendikbud selaku lembaga yang mewadahi pendidikan. Perlu pula pengawasan ketat supaya fenomena pelecehan dunia pendidikan dalam konteks beasiswa ‘bodong’ tidak terulang. Kita perlu belajar dari kasus ini.

Jika tidak, beasiswa yang tadinya membawa secercah harapan bagi orang kurang mampu meraih pendidikan, menjelma menjadi cekikan mematikan. Pasal 31 ayat (1) sangat tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian Pasal 31 ayat (4) berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Mandat konstitusi ini perlu ditegakkan. Negara memberikan jaminan atas hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. Ketika negara abai memberikan jaminan pendidikan bagi warga negaranya, sama halnya negara melanggar perintah konstitusi. Rakyat wajib menuntut pertanggungjawaban apabila negara mengabaikan jaminan pendidikan.

Prinsipnya, penyaluran beasiswa harus tepat sasaran dan calon penerimanya layak mendapatkan. Setidaknya ini sesuai bunyi Pasal 1 ayat 3: “Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah”.

Poin penting adalah enam prinsip program Indonesia Pintar sebagaimana mandat Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program KIP, yaitu efesien. 

Jerat Hukum Pelaku 

Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam-hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.

Berbicara mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku, tentu tidak terlepas daripada asas umum di dalam hukum pidana yakni Ultimum Remidium: yang memiliki arti hukum pidana sebagai obat terahir di dalam penegakkan hukum yang mana saksi yang ditimbulkan daripada hukum pidana adalah saksi badan berupa pemidanaan.

Lantas sanksi hukum apa yang perlu diberikan terhadap pelaku yang menafaatkan beasiswa untuk mendapatkan keuntungan pribadi?. 

Jika ditinjau permasalahan hukum, oknum yang memanfaatkan kesempatan mendapatkan keuntungan pribadi dari beasiswa yang ditawarkan dapat diberikan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. 

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog). “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

Pasal 423 KUHP 

“Pegawai negeri yang dengan maksud tertentu menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan pada suatu pembayaran ataupun melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 

Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1)  UU 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)”. 

Pasal 1365 KUH Perdata 

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini